Portaltiga.com – Persoalan penahanan ijazah oleh sekolah kembali menjadi sorotan DPRD Kota Surabaya. Ironisnya, praktik tersebut diduga masih berdampak terhadap masa depan siswa dari keluarga tidak mampu, bahkan ketika mereka telah mendapatkan bantuan pendidikan dari pemerintah.
Persoalan itu mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D DPRD Surabaya membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027, Kamis (5/11/2026). Rapat tersebut menghadirkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Pendidikan (Dispendik), Bapemkesra, Bakumkarsa, Bapenda, BPKAD, serta Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan (BPBJAP).
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, dr Michael Leksodimulyo, mengungkapkan adanya kasus seorang siswa dari keluarga tidak mampu yang kesulitan melanjutkan pendidikan lantaran ijazah SMP-nya masih ditahan pihak sekolah swasta.
Padahal, siswa tersebut telah mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Bahkan, berdasarkan data sosial ekonomi, keluarganya masuk dalam kelompok desil penerima bantuan.
Namun, persoalan administrasi yang berkaitan dengan ijazah membuat anak tersebut tidak bisa melanjutkan pendidikan. Sekolah disebut hanya memberikan kesempatan untuk memotret ijazah, tetapi tidak memberikan dokumen yang dibutuhkan untuk keperluan pendaftaran sekolah berikutnya.
"Anak ini mendapatkan beasiswa pemerintah. Dia pintar, desilnya juga masuk. Tetapi, dia tidak bisa melanjutkan sekolah karena hanya mendapatkan foto ijazah SMP. Apakah kondisi finansial orang tua harus dikaitkan dengan masa depan anak?" tegas Michael.
Ia mengaku telah meminta pihak yayasan menyelesaikan persoalan tersebut. Namun, karena belum menemukan solusi melalui sistem yang tersedia, Michael akhirnya turun tangan membiayai pendidikan anak tersebut.
"Saya tidak tega. Keluarga ini tidak mampu, anak ini anak satu-satunya. Akhirnya saya yang membiayai anak ini. Bukan karena apa, tetapi karena tidak ada sistem yang memberikan solusi," ungkapnya.
Baca Juga : DPRD Surabaya Dorong Penambahan Program Rutilahu 2027
Michael menilai penahanan ijazah bukan sekadar persoalan administrasi atau tunggakan biaya pendidikan. Praktik tersebut berpotensi merampas hak anak untuk mendapatkan pendidikan lanjutan.
Karena itu, ia mendorong adanya regulasi daerah yang secara tegas mengatur larangan penahanan ijazah.
"Kalau sekolah menahan ijazah anak sampai membuatnya tidak bisa melanjutkan pendidikan, itu merupakan kejahatan pendidikan. Apakah pada 2027 bisa digaungkan agar persoalan ini diatur dalam Perda?" ujarnya.
Baca Juga : DPRD Surabaya Soroti Keluhan Warga soal Data Desil, Minta Pemkot Perkuat Pendampingan
Sorotan serupa disampaikan anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafii. Ia menilai persoalan administrasi pendidikan tidak boleh menjadi penghalang bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk mengakses sekolah.
Menurutnya, kondisi ekonomi keluarga harus dilihat secara substantif, bukan semata-mata berdasarkan kelengkapan administrasi. Ia juga menemukan adanya keluarga yang akhirnya mengurungkan niat mendaftarkan anaknya ke sekolah karena terbentur persyaratan administrasi.
"Jangan sampai anak-anak dari keluarga miskin justru tidak bisa sekolah karena persoalan administrasi. Mereka harus mendapatkan fasilitas dan kesempatan yang sama," tegas Imam.
Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.
URL : https://portaltiga.com/baca-15243-dprd-kota-surabaya-dorong-adanya-regulasi-larang-tahan-ijazah
