Politika

BHPP Partai Demokrat di Jatim Digembleng Hadapi Sengketa Pemilu

Portaltiga.com - Sengketa sering terjadi saat pelaksanaan Pemilu. Penyelesainnya harus melalui proses hukum di lembaga Mahkamah Konstitusi.

Mengantisipasi sengketa Pemilu, Badan Hukum dan Pengamanan Pertai (BHPP) DPD Partai Demokrat Jatim menggelar Bimtek dengan tema "Penanganan Perselisihan Hukum dalam Pelaksanaan Pileg 2024.

Acara diikuti BHPP Partai Demokrat kabupaten/kota se-Jatim. Mendatangkan nara sumber Ketua BHPP DPP Partai Demokrat Dr H Mehbob SH MH.

Baca Juga : Makna Batik Motif Burung Hong Pemberian Dokter Agung untuk AHY

Sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim Reno Zulkarnaen usai membuka acara Bimtek mengatakan, bahwa peran BHPP ini sangat vital dalam penyelesaian sengketa saat Pileg. Terutama untuk calon anggota legislatif yang merasa dicurangi atau merasa perlu membawa temuannya di ranah hukum, termasuk pascapemilu bisa membantu memberi bantuan hukum secara gratis.

Baca Juga : Menteri AHY Bongkar Mafia Tanah, Kader Demokrat Full Support

"Momentum Pemilu 14 Februari, DPD terus mengumpulkan semua badan. Tidak hanya BHPP, dan harapannya solid kita menuju Pemilu 2024, Pileg sukses Pilpres sukses, Prabowo Presiden kita. Di DPD Jawa Timur BHPP terintegrasi semuanya masuk di Badan Saksi Daerah. Kita berharap di DPC juga seperti itu. Ketua DPD juga berharap ke depan setelah Pemilu, mulai tahun depan tentunya, DPC itu menjadi kantor hukum gratis dimana BHPP bisa membantu masyarakat beri bantuan hukum secara gratis, kan isnya Allah tiap DPC punya anggota dewan kabupaten, juga ada anggota dewan Provinsi dan kita optimis DPR RI-nya juga penuh, yang komunikasinya bisa simultan," ungkap Reno, Minggu (15/10/2023).

Sementara itu Kepala BHPP DPP Partai Demorat Dr H Mehbob SH MH, mengatakan Pelaksanaan Bimtek ini difokuskan untuk tahu apa saja yang dibutuhkan dalam beracara untuk sengketa Pemilu ini di MK.

Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.

Berita Terkait