Baca Juga : Kwarnas Kukuhkan Pengurus Kwarda Pramuka Jatim Masa Bakti 2024-2025, Ini Pesan Buwas
Portaltiga.com - Pernyataan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Simanjuntak mewacanakan pencalonan Wakil Gubernur atau Kepala Daerah tidak menjadi Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Provinsi direspon keluarga besar Pramuka. Statemen tentang internal Pramuka kurang etis diucapkan oleh seorang pimpinan DPRD Jatim. Mantan Sekretaris Kamabida Pramuka Jatim 2016-2020 Agus Syamsudin mengatakan, statemen semacam itu dikhawatirkan menyinggung kader kader pramuka di bawah. Saya khawatir melukai dan menyinggung perasaan kwarcab Pramuka yang selama ini secara organisasi sudah punya panduan AD/ART untuk memilih ketuanya, terang Agus, Sabtu (3/10/2020). Menurutnya, selama aktif di organisasi Pramuka, Agus menyebut proses Musda adalah hak prerogatif kwartir cabang sebagai penentu suara. Selama ini kami di Pramuka sudah punya prinsip memilih secara demokratis dan menghasilkan ketua Kwarda yang bekerja dengan baik memimpin pramuka di daerah, tegasnya. Mantan Kepala Dinas Kehutanan Jatim ini mencotohkan, selama ini pelaksanaan Musda Kwarda Jatim selama ini Selalu berjalan secara demokratis. Para ketua Kwarcab Tidak bisa di komando atau diatur-atur untuk tidak memilih apa yang sudah menjadi pilihan mereka masing-masing, terang Agus yang menjadi pengurus Pramuka Jatim di era kepemimpinan Soenarjo dan Saifullah Yusuf yang keduanya adalah Wakil Gubernur Jatim. Hematnya, Agus meminta pihak diluar Pramuka tidak mencampuri terlalu jauh proses pergantian kepemimpinan di Pramuka Jatim. Jangan kemudian yang tidak pernah di Pramuka bikin statemen yang seakan akan lebih tahu soal pramuka, sebut Agus. Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak meminta Pramuka yang merupakan organisasi independent harusnya jauh dari jabatan politik. Sehingga tidak harus ketua yang baru nanti adalah Otomatis kepada Wakil Gubernur Jatim. Sebaliknya, dia menyarankan supaya ketua Kwarda pramuka Jatim diberikan pada kepala OPD seperti Kadis Pendidikan atau Dinas Pariwisata. Saya secara pribadi minta mulai sekarang Ketua Kwarda Pramuka dipegang oleh kepala OPD dan tidak lagi Wagub. Mengingat, pramuka sebagai organisasi independent dan tidak boleh dibawa ke ranah politik, kata Sahat, Jumat (2/10/2020). (abd/abi)Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.
