Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.
2.859 KK Masuk Waiting List Transmigrasi
Portaltiga.com:Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim meminta Pemerintah Pusat menambah anggaran untuk pemberangkatan calon transmigrans agar antrean tidak terlalu lama bagi para calon transmigran.
Permintaan tersebut, menyusul banyaknya masyarakat Jatim yang ingin mengikuti program transmigrasi. Saat ini, ada 2.859 Kepala Keluarga (KK) di Jatim masuk waiting list atau daftar tunggu untuk diberangkatkan transmigrasi ke berbagai daerah di seluruh tanah air.
"Pemerintah pusat harus menambah anggaran agar 2.859 KK yang masuk daftar tunggu bisa secepatnya berangkat transmigrasi," kataKepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim,
Sukardo, di Surabaya, Selasa (6/12).
Sebelumnya, Pemprov Jatim menargetkan setiap tahun bisa memberangkatkan 1.000 KK. Namun, karena anggaran dari pusat terbatas, target tersebut tidak terealisir
"Jatim hanya mendapat jatah 550 KK. Semoga tahun depan pusat menambah jatah transmigran Jatim," tuturnya.
Hingga akhir Nopember 2016, jumlah masyarakat Jatim yang sudah berangkat transmigrasi sekitar 362 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari 1.101 jiwa. Jumlah tersebut, akan terus bertambah menjadi 550 KK hingga akhir 2016.
"Nanti tanggal 11 Desember 2016 akan berangkat lagi sebanyak 58 KK dari 163 jiwa. Totalnya nanti ada 420 KK atau 1.264 jiwa," jelasnya.
Sebanyak 58 KK itu berasal dari berbagai daerah di Jatim, antara lain Kabupaten Ngawi, Magetan, Nganjuk, Trenggalek, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, dan lainnya. Mereka akan berangkat pada 11 Desember mendatang dengan menggunakan kapal lewat Tanjung Perak.
"Nantinya, mereka akan bertransmigrans ke beberapa daerah di Indonesia seperti Gorontalo dan Bengkulu. Bulan lalu diberanhkatkan sekitar 309 jiwa atau 100 KK dengan tujuan Kalimantan Utara," ujarnya.
Tahun 2016 ini, lanjutnya, kuota jumlah warga Jatim yang ikut program transmigran sebanyak 550 KK. Kuota tersebut merupakan jatah dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi setiap tahunnya. "Kuotanya memang segitu, karena anggarannya dari pusat sangat terbatas," tandasnya. (Bmw)