Portaltiga.com - Persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan nonaktif hingga ancaman banjir menjadi perhatian Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Aning Rahmawati. Dia meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya lebih serius menangani persoalan mendasar yang masih dikeluhkan masyarakat.
Hal itu disampaikan Aning saat melakukan kegiatan reses di sejumlah titik di daerah pemilihan (dapil) 3 Surabaya. Dalam reses tersebut, warga menyampaikan sejumlah persoalan, mulai dari akses layanan kesehatan, lapangan pekerjaan, biaya hidup, hingga persoalan infrastruktur lingkungan.
Aning menyoroti persoalan warga yang kepesertaan BPJS Kesehatannya nonaktif ketika sedang membutuhkan layanan medis.
“Data dari pemerintah pusat ada 50.000 warga Surabaya yang BPJS-nya nonaktif. Ini harus diantisipasi, jangan sampai menyebabkan permasalahan yang sampai merenggut nyawa karena keterlambatan penanganan,” ujarnya, Selasa (6/10/2026).
Selain persoalan BPJS, politisi PKS itu juga menekankan pentingnya penguatan sarana pendukung pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat. Salah satunya ketersediaan alat pengukur tekanan darah atau tensimeter bagi Kader Surabaya Hebat (KSH).
“KSH sebagai ujung tombak yang langsung door to door, sehingga sarana pendukung seperti tensi harus menjadi perhatian Dinas Kesehatan. Pelayanan di tingkat masyarakat harus bisa dilakukan dengan cepat dan tidak berbelit-belit,” tegasnya.
Baca Juga : Warga Lansia Masuk Desil 9, DPRD Surabaya Soroti Akurasi Data Bantuan
Di sisi lain, persoalan banjir juga menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan warga. Aning meminta Pemkot Surabaya tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga memastikan pemeliharaan dan normalisasi saluran air berjalan secara rutin.
Dia menilai sedimentasi yang menumpuk di sejumlah saluran dapat menghambat aliran air dan berpotensi memperparah genangan saat hujan.
“Jangan hanya fokus membangun, tetapi normalisasi saluran juga harus diperhatikan. Sedimentasi yang menumpuk menjadi salah satu penyebab banjir di banyak tempat,” paparnya.
Baca Juga : Fenomena Super New Moon, Pemkot Surabaya Siapkan Langkah Mitigasi Hadapi Banjir Rob di Pesisir
Aning juga menerima keluhan warga terkait persoalan sampah di tingkat kampung. Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus diimbangi dengan penyediaan fasilitas pendukung kebersihan dan lingkungan.
Selain itu, warga menyampaikan aspirasi terkait pembangunan maupun perbaikan Balai RT dan Balai RW. Aning menilai fasilitas tersebut memiliki fungsi penting dalam mendukung pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Balai RT dan Balai RW menjadi bagian penting dalam pelayanan publik di tingkat paling bawah. Karena itu, keberadaannya tetap harus diperhatikan dan didukung,” pungkasnya.
Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.