Portaltiga.com – Komisi D DPRD Surabaya menyoroti penyusunan target pendapatan, kebijakan efisiensi belanja, hingga kontribusi RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) terhadap keuangan daerah saat pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun Anggaran 2025, Selasa (14/7/2026).
Dalam rapat yang dihadiri jajaran manajemen RSUD BDH tersebut, anggota dewan mempertanyakan alasan target pendapatan rumah sakit dinilai terlalu rendah. Pasalnya, realisasi pendapatan dari kerja sama dengan pihak lain telah mencapai 115 persen meski tahun anggaran belum berakhir.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, dr. Michael Leksodimulyo, mengaku menemukan sejumlah kejanggalan saat membandingkan data pendapatan tahun 2024 dan 2025. Menurutnya, terdapat dua pos pendapatan yang memiliki substansi serupa namun sama-sama diakumulasikan dalam komponen pendapatan.
"Mungkin bisa dijelaskan, point akumulasi pendapatan tahun 2024. Dibandingkan dengan tahun 2025, di 2024 angkanya mencapai 528 persen, sedangkan di 2025 hanya 59 persen. Yang saya tanyakan, apa bedanya dua poin tersebut sehingga sama-sama diakumulasi dalam pendapatan?" ujar Michael.
Ia juga mempertanyakan penetapan target pendapatan kerja sama dengan pihak lain pada 2026 yang dinilai terlalu konservatif.
"Di tahun 2025 targetnya hanya sekitar Rp925 juta, tetapi sekarang saja sudah mencapai 115 persen. Kalau tren ini berlanjut, akhir tahun bisa tembus 200 persen. Kenapa targetnya dibuat rendah? Apa yang sebenarnya dikhawatirkan?" katanya.
Selain pendapatan, Michael menyoroti pelaksanaan kebijakan efisiensi, khususnya pada belanja obat dan alat kesehatan. Menurutnya, masih ada laporan masyarakat terkait obat yang tidak tersedia di rumah sakit, namun dapat ditemukan di apotek umum.
"Saya bisa menunjukkan komplain pasien yang menyebut obatnya tidak tersedia di rumah sakit, tetapi ada di apotek terdekat. Efisiensi itu sebenarnya diterapkan di bagian mana? Karena dalam dokumen ini saya tidak menemukan penjelasan mengenai hal tersebut," tegasnya.
Sorotan juga disampaikan Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Luthfiyah. Ia mempertanyakan kontribusi RSUD BDH sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat modal awal rumah sakit berasal dari APBD.
Baca Juga : DPRD Surabaya Soroti Turunnya Realisasi Pengadaan Alkes dan Barang Dinkes
"Kalau tidak ada setoran seperti dividen, apakah pemerintah kota tidak mendapatkan apa-apa dari BUMD atau BLUD ini? Memang pelayanan kesehatan bersifat sosial, tetapi rumah sakit juga menjalankan aktivitas bisnis. Saya ingin tahu sejauh mana kontribusinya terhadap APBD," ujarnya.
Luthfiyah juga meminta penjelasan apakah pembangunan berbagai fasilitas di RSUD BDH masih sepenuhnya bergantung pada APBD atau sudah dapat dibiayai dari pendapatan rumah sakit.
Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Direktur Utama RSUD Bhakti Dharma Husada, dr. Arif Setiawan, mengatakan jumlah kunjungan pasien terus meningkat seiring bertambahnya kebutuhan layanan kesehatan di wilayah Surabaya Barat.
Baca Juga : Sinergi Dengan Media, Ketua DPRD Ajak Majukan Surabaya
"Terjadi kenaikan pasien sekitar 20 persen dibanding tahun sebelumnya. Itu yang membuat kami terus mengembangkan layanan. Tahun 2027 direncanakan ada penambahan gedung dan alat kesehatan karena memang kebutuhan masyarakat semakin besar," jelas Arif.
Ia menambahkan, RSUD BDH juga melayani pasien dari luar Surabaya, seperti Gresik dan Lamongan, karena berstatus sebagai rumah sakit umum.
"Kami tidak membatasi pasien berdasarkan daerah asal. Namun, agar pelayanan warga Surabaya tetap optimal, kami akan memperbesar kapasitas rawat jalan maupun rawat inap," katanya.
Terkait efisiensi, Arif menegaskan penghematan dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan maupun ketersediaan obat. Salah satu strategi yang diterapkan ialah konsolidasi pengadaan obat dan bahan habis pakai bersama rumah sakit milik Pemerintah Kota Surabaya serta sejumlah rumah sakit di Pulau Jawa.
"Salah satu efisiensi kami adalah konsolidasi pengadaan obat dan bahan habis pakai. Tiga rumah sakit milik Pemkot membeli bersama, bahkan berkolaborasi dengan rumah sakit lain di Pulau Jawa. Karena volumenya besar, harga menjadi jauh lebih murah, tetapi kualitas obat tetap sama," tegasnya.
Arif mengungkapkan target pendapatan RSUD BDH pada 2025 mencapai sekitar Rp190 miliar dengan belanja sebesar Rp167 miliar sehingga masih menyisakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Ke depan, rumah sakit akan memperluas layanan unggulan melalui pembangunan fasilitas pendidikan bekerja sama dengan Universitas Negeri Surabaya (UNESA), penambahan layanan tuberkulosis resistan obat, laboratorium kateterisasi jantung (Cath Lab), serta pengadaan CT Scan untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat.
Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.