Portaltiga.com - Urusan Pilkada 2024 menjadi salah satu atensi PDI Perjuangan. Dalam ajang Rekernas V PDIP menjadi salah satu pembahasan.
Partai besutan Megawati Soekarno Putri telah menunjuk Adian Napitupulu sebagai Ketua Tim Pemenangan Pilkada Nasional PDIP.
Adian Napitupulu dalam keterangan di sela media confrence di aren Rakernas menyatakan partainya tidak akan main-main untuk menentukan calon.
Dia menjamin penggodokan calon akan dilakukan dengan objektif, salah satunya memakai alat ukur hasil survei.
Tujuannya, kata Adian, melihat seberapa besar dukungan dari masyarakat. Sehingga keputusan nantinya ada di DPP bisa benar-benar memutuskan calon yang kredibel. Di sisi lain, meski Pilkada digelar di tahun yang sama dengan Pilpres namun Adian menegaskan tidak perlu membawa dinamika politik nasional ke daerah.
"Karena daerah punya dinamika sendiri. Kami mau kualitas demokrasi di Pilkada jauh lebih baik dibandingkan kualitas demokrasi dalam Pilpres kemarin," ujar Adian, Minggu (26/05/24).
Baca Juga : Ribuan Buruh Pabrik Rokok Grendel Antusias Sambut Kedatangan Cagub Risma
Adian menyatakan PDIP saat ini telah siap mencalonkan sendiri pasangan calon kepala daerah di 142 kabupaten atau kota di 11 provinsi. Mengingat hasil Pemilu 2024 kemarin mereka didaerah-daerah itu telah memenuhi aturan ambang batas parlemen.
"Namun kita tetap meminta mereka (daerah-daerah) untuk tetap menjalin kerja sama dengan partai politik lainnya," ucapnya.
Mantan aktivis 98 ini juga meminta agar problem netralitas aparat dan penyalahgunaan fasilitas negara yang ada di Pilpres 2024 terulang di Pilkada.
Baca Juga : Survei Khofifah 49%, Risma 35%, Pengamat Politik: Pilkada Jatim Dinamis sampai Akhir
“Jangan ada lagi peristiwa seperti Pilpres kemarin yang terulang. Jangan ada lagi aparatur negara yang bekerja secara politik untuk kepentingan satu-dua calon,” ungkapnya.
Adian mengatakan penyalahgunaan aparat dan fasilitas negara adalah hal yang sangat tidak adil karena mereka dibiayai bersama oleh rakyat.
"Kita ingin Pilkada 2024 dapat berjalan tanpa intimidasi atau upaya-upaya mempengaruhi pemilih dengan iming-iming fasilitas yang disediakan negara seperti bantuan sosial atau bansos," pungkasnya.
Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.