Dwi Hari Beri Solusi Karut-marut Masalah Zonasi Sekolah di Malang

Dwi Hari Cahyono saat reses di Malang. (Foto: Ist)

Portaltiga.com - Penerimaan peserta didik baru (PPDB) memang telah usai. Namun sistem zonasi masih menyisakan karut marut, tanpa terkecuali di wilayah Malang Raya. Hal ini merupakan salah satu permasalahan yang jadi perhatian anggota DPRD Jatim Dwi Hari Cahyono saat jaring aspirasi masyarakat masa Reses II 2023.

Politisi PKS ini menilai karut-marut penerimaan siswa baru SMP dan SMA/SMK dengan sistem zonasi sekolah bermula dari kurangnya ketersediaan sekolah di setiap wilayah. Jika sekolah merata, maka persoalan ini tidak akan terjadi.

"Sebenarnya sistem zonasi dalam PPDB ini sudah cukup bagus. Dalam hal agar tidak ada lagi sebutan sekolah favorit. Sehingga semua siswa berkesempatan untuk menimba ilmu di sekolah terdekat dimana siswa berdomisili," ujar Dwi Hari saat berada di Malang, Minggu (16/7/2023).

Dwi juga berpendapat, kesemerawutan sistem zonasi sekolah bisa diminimalisir. Syaratnya, pemerintah hadir dan menyediakan sekolah sesuai dengan banyaknya siswa di wilayah tersebut.

"Sesuai dengan UUD 45 Pasal 31 yang dalam garis besarnya adalah setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan harus juga menyediakan sarana dan prasarana (sekolah) guna menunjang penyelenggaraan pendidikan nasional," terang wakil rakyat dari Dapil Malang Raya ini.

Baca Juga : Kasus DBD di Sampang Meningkat, Ini Imbauan DPRD Jatim

Menurut dia, untuk meminimalisir terjadinya masalah yang timbul dalam sistem zonasi, setidaknya keberadaan sekolah baik SMP maupun SMA/SMK Negeri mampu menampung 70 persen di setiap wilayah kecamatan.

"Inilah perlunya penambahan-penambahan pembangunan sekolah di setiap kecamatan, agar masalah yang timbul setiap tahunnya akan mampu diminimalisir," tegas wakil rakyat dari Dapil Malang Raya ini.

Baca Juga : Pilkada Hemat Anggaran, Budiono: Uangnya Bisa Bantu Makan Bergizi Anak

Bahkan, lanjut Dwi Hari, jika ada SMP dan SMA/SMK swasta yang mau diajak dijadikan negeri maka hal itu akan lebih baik.

"Saya yakin pemerintah bisa melakukan hal-hal tersebut. Semua tujuan tersebut adalah mencerdaskan kehidupan bangsa," tegas dia.

Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.

Berita Terkait
Berita Terpopuler
Berita Terbaru