Portaltiga.com - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Budi Sarwoto mengungkap alokasi dana desa tahun 2023 senilai Rp7,9 triliun disalurkan untuk 7.724 desa.
Dari jumlah itu yang sudah tersalurkan 5.814 desa dengan total penyaluran Rp2134 triliun. Sedangkan yang belum tersalurkan 1.910 desa.
"Total penyaluran hingga 6 Maret sebesar Rp2,134 triliun atau 26,78 persen. Sedangkan untuk BLT desa sebanyak 4889 desa. Yang sudah tersalurkan di 25 kabupaten/kota sebanyak 163.669 KPM degan total BLT yang tersalur Rp147 miliar atau 1,9 persen dari pagu dana desa,” katanya saat Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Percepatan Pencairan Dana Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, Selasa (7/3/2023).
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Taukhid mengungkapkan masih banyak Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa untuk yang turun ke pemerintah desa untuk Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) belum tepat sasaran.
Maka dari itu, pihaknya membuat skenario agar BLT desa yang cair bisa tepat sasaran.
“Dengan cara desa benar-benar bisa menghimpun datanya. Kalau belum punya bisa koordinasi kabupaten/kota. Artinya ada tanggung jawab dari bupati/wali kota untuk turut memastikan bahwa data P3KE ini bisa tersedia untuk kepala desa agar bisa segera teridentifikasi,” ujar Taukhid.
Taukhid mengungkapkan beberapa permasalahan penyaluran BLT desa. Yang pertama adalah pemerintah desa masih terkendala dalam pendataan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kedua, masih terdapat desa yang belum menerima P3KE.
Baca Juga : Ketika Asa Petani Rumput Laut di Sumenep Masih Tersekat
“Ketiga, masih terdapat desa-desa yang tidak dapat memenuhi jumlah KPM yang ditetapkan minimal dari pagu dana desa. Keempat, hal-hal tersebut menyebabkan pemerintah desa belum mengajukan penyaluran BLT desa,” jelasnya.
Taukhid mengatakan alokasi dana desa untuk Jatim tahun 2023 mengalami kenaikan. Yakni dari Rp7,7 triliun menjadi Rp7,9 triliun.
Baca Juga : NPHD Resmi Diteken, Anggaran Pilkada 2024 di Jatim Rp845 Milliar
“Walaupun alokasi nasional turun tapi alokasi di Jatim meningkat,” katanya
Usai kegiatan, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan rakor ini membahas banyak hal. Salah satunya ada data P3KE yang harus segera ditindaklanjuti.
“Intinya sebagai pemerintah provinsi kita harus senantiasa aktif berkoordinasi dengan bupati dan wali kota. Kemudian bupati dan wali kota yang kemudian tentunya berkomunikasi dengan masing-masing kepala desa baik terkait penyaluran dana desa,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa batal hadir.
Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.