Baca Juga : Bagikan Beras ke 11.200 Warga Bojonegoro, Budiono Ajak Doakan Kabinet Prabowo, dan Khofifah Menang
Portaltiga.com - Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim Aufa Zhafiri mempertanyakan keputusan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terkait usulan Pelaksana Harian (Plh) pada jabatan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov). Menurut Aufa, seharusnya Gubernur bisa segera membentuk panitia seleksi (pansel) calon Sekdaprov pengganti Heru Tjahjono yang seharusnya purnatugas 1 April 2021 mendatang. Saya sepakat secara aturan memang tidak menyalahi. Tapi secara moral dan regenerasi menunjukkan kapasitas Gubernur sebagai kepala daerah di pemprov Jatim kurang berhasil dalam melakukan pembinaan Aparatur Sipil Negara, tegas Aufa, Rabu (17/3/2021). Menurutnya, jabatan Sekdaprov oleh Pelaksana Harian (Plh) terlihat kurang sempurna bagi sebuah pemerintahan provinsi sebesar Jawa Timur. Terlebih banyak sekali program kerakyatan yang harus di kawal serius dalam provinsi dengan APBD Rp33 triliun lebih ini. Ditambah jumlah ASN yang cukup banyak pasti ada yang memiliki kompetensi bagus. Jangan sampai ada pertanyaan dari masyarakat apakah tidak ada ASN yang layak menjadi pejabat eselon I menduduki jabatan sebagai Sekdaprov Jawa Timur, ujar Aufa yang juga anggota Komisi B DPRD Jatim ini. Untuk itu, lanjut dia, sebaiknya sesegera mungkin Gubernur Khofifah membentuk Pansel rekruitmem calon Sekdaprov definitif. Paling lama sebelum pembahasan APBD Perubahan 2021. Agar jalannya roda Administrasi serta peningkatan kinerja seluruh ASN dalam menjalankan program-program Gubernur-Wakil Gubernur. Saya yakin banyak orang-orang kompeten yang mengikuti seleksi calon sekdaprov Jatim baru. Dan nantinya bisa membantu kinerja gubernur dan wakil gubernur dengan baik, terang politisi muda yang digadang-gadang bakal maju di Pilwali Malang 2024 ini. Selain itu, Aufa juga mengingatkan agar Gubernur Khofifah segera melakukan penataan Aparatur sipil negara di lingkup pemerintah provinsi Jatim. Mulai eselon I hingga eselon IV. Karena banyak sekali yang kosong dan dirangkap. DPRD sudah berulang kali menyarankan agar kekosongan 17 Kepala OPD sejak 2020 lalu segera di isi, pintanya serius. (ars/abi)Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.