Baca Juga : Wow, Pemkot Surabaya Terima Bantuan Hampir Rp2 Miliar
Portaltiga.com - Mencuatnya rencana interpelasi anggota DPRD Jawa Timur kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ditanggapi serius Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad. Menurutnya, Gubernur selaku pemegang saham mayoritas di Bank Jatim harus segera memperhatikan rekomendasi resmi yang dikirim lembaga DPRD. Anwar Sadad menjelaskan rekomendasi atau masukan yang dibuat oleh komisi C DPRD Jatim sudah disetujui pimpinan DPRD Jatim untuk diteruskan kepada Gubernur Jatim. Seharusnya Gubernur segera merespon rekomendasi yang sudah dibuat atas nama lembaga DPRD Jatim ini. Apalagi rekomendasi itu cukup penting untuk agar proses rekruitmen Direktur utama dan Direktur Oprasional Bank Jatim sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebelum rekomendasi Komisi C dijalankan oleh Gubernur, harusnya RUPS Bank Jatim tidak dilaksanakan dulu, pinta Anwar Sadad, Rabu (8/7/2020). BACA JUGA: Fraksi Penghadang Interpelasi Gubernur Bertambah Informasinya Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Jatim sekaligus mengumumkan susunan Direksi yang baru dijadwalkan 23 Juli 2020 mendatang. Seperti diberitakan, DPRD Jatim telah melakukan upaya menjaga proses perekrutan direksi PT Bank Jatim tidak bermasalah di kemudian hari, hingga sekarang belum juga mendapat respon dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Hingga akhirnya melalui Komisi C, DPRD Jatim dalam waktu dekat ini akan menggalan interpelasi (hak bertanya) kepada Gubernur yang baru menjabat 1 Tahun 4 bulan ini. Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim, Ristu Nugroho mengatakan, surat rekomendasi pimpinan DPRD Jatim yang dikirim pada 20 April 2020 lalu. Atau 3 hari Sebelum RUPS 24 April 2020. Beberapa poin Penting dalam rekomendasi tersebut adalah menyangkut tentang keberadaan anggota panitia seleksi perekrutan calon direksi Bank Jatim yang tidak sesuai dengan pasal 38 huruf c Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2017 tentang BUMD dan Permendagri No 37 tahun 2018. Serta ketentuan tentang peryaratan usia calon direksi Bank Jatim yakni sekurang-kurangnya 35 tahun dan maksimal 55 tahun. (Rencana interpelasi) ini sudah melalui keputusan bersama seluruh anggota Komisi C DPRD Jatim yang sebelumnya telah melakukan pembahasan intens terkait hal itu," ujar Ristu. (abd/abi)Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.