Fraksi Penghadang Interpelasi Gubernur Bertambah

Portaltiga.com – Fraksi yang menghadang wacana anggota Komisi C DPRD Jatim melakukan hak interpelasi (hak bertanya) kepada Gubernur Jawa Timur terkait tidak diresponnya rekomendasi resmi tentang direksi Bank Jatim terus bertambah. Selain Fraksi Golkar, dua fraksi lainnya adalah Fraksi Partai Demokrat (13 Kursi) dan Fraksi PAN (6 kursi).

Sedangkan wacana ini awalnya telah digulirkan oleh Fraksi PDI-P (27 kursi), Fraksi PKB (26 kursi) dan Fraksi Gerindra (15 kursi).

Sedangkan 3 Fraksi lainnya seperti Fraksi Nasdem (9 kursi), Fraksi PPP dan Fraksi Keadilan Bintang Nurani masih ragu-ragu.

Fraksi PAN di DPRD Jawa Timur menolak wacana penggunaan hak interplasi yang diwacanakan Komisi C. Fraksi PAN menilai penggunaan hak interplasi di saat pandemi bukanlah sebuah solusi. “Kami mohon maaf, tidak sepakat soal wacana Interplasi tersebut,” kata Ketua Fraksi PAN di DPRD Jawa Timur, A Basuki Babussalam, Selasa (7/7/2020).

Baca Juga: Pandemi Belum Usai, Tak Patut Gaduh Interpelasi Bank Jatim

“Dalam suasana kondisi darurat dan memprihatinkan, PAN berpandangan bahwa tidak elok membuat kegaduhan di masa seperti ini,” imbuh Basuki.

Basuki masih cukup optimistis, pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa telah menyiapkan solusi. “PAN masih meyakini Gubernur memiliki konsistensi tinggi untuk menata pemerintah, termasuk di Bank Jatim,” katanya.

Namun, dengan kondisi pandemi Covid-19, Fraksi PAN cukup memahami bahwa Pemrov butuh waktu untuk menyelesaikan. “Memang, tentu Gubernur memiliki skala prioritas masalah mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu,” kata Basuki.

Senada, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim Sri Subiati memastikan pihaknya akan pasang badan untuk Gubernur Khofifah terkait bergulirnya wacana interpelasi tentang Bank Jatim. “Kami tegaskan menolak adanya interpelasi tersebut,” jelasnya.

Dikatakan wanita yang akrab di panggil Antie ini, untuk menyelesaikan persoalan bank Jatim idealnya dilakukan terlebih dahulu jalur-jalur lainnya dengan menjalin komunikasi yang intensif dengan Pemprov Jatim.

Baca Juga: Terkait Bank Jatim, Komisi C Interpelasi Gubernur Khofifah Indar Parawansa

“Saya sudah minta anggota fraksi Partai Demokrat di komisi C DPRD Jatim untuk menolak interpelasi. Ini akan menjadi preseden buruk hubungan antara DPRD Jatim dan Pemprov. Saya telah menekankan untuk mediasi komunikasi. Jangan ada interpelasi,” tegasnya lagi.

Sementara itu terpisah, anggota Komisi C DPRD Jatim anggota FKBN (Fraksi Keadilan Bintang Nurani) Lilik Hendarwati mengungkapkan pihaknya tak terburu-buru untuk menyimpulkan mendukung atau menolak adanya interpelasi tersebut.

“Masih ada waktu kami akan melakukan kajian terlebih dahulu tentang bank Jatim. Tunggu saja,” ujarnya singkat. (abd/abi)

JOIN THE DISCUSSION