Baca Juga : Kasus DBD di Sampang Meningkat, Ini Imbauan DPRD Jatim
Portaltiga.com - DPRD mendukung Pemprov Jatim memberi bantuan kepada masyarakat yang terdampak wabah Corona secara ekonomi berupa uang tunai dan kebutuhan pokok, selama 3 bulan. Hal ini akan segera terealisasi setelah DPRD bersama Gubernur Jatim menetapkan secara sah anggaran dari APBD Jatim. Ini diungkap Ketua DPRD Jatim Kusnadi di sela kegiatan serap aspirasi di Perumahan Perum Citragading Desa Jumputrejo Kecamatan Sukodono Sidoarjo dan Balai Desa Pepelegi Waru Sidoarjo, Jumat (3/4/2020) malam. "Nanti selama 3 bulan, bagi masyarakat yang usahanya terdampak seperti pengusaha kecil akan mendapat bantuan berupa uang dan bahan kebutuhan sehari hari setiap bulannya untuk. Anggarannya Insya Allah cukup untuk tiga bulan ke depan," kata Kusnadi. Ia menegaskan DPRD Jatim mendukung langkah Gubernur Jatim untuk melakukan langkah realokasi anggaran. Sehingga ketika ada pertemuan pimpinan DPRD Jatim dengan Gubernur, pihaknya menyampaikannya. Bahkan sebelum Gubernur minta realoaksi, dewan jauh hari sudah melakukan rapat yang diikuti para pimpinan dewan dan juga pimpinan Badan dan komisi membahas kemungkinan realokasi dan efesiensi "Saya sampaikan ke Gubernur sebelum Gubernur mengajukan itu, dewan sudah bicarakan itu dan lakukan efisiensi untuk membantu tangani anggaran Corona. Jadi apapun kebijakan untuk realokasi kami pasti setuju, bahkan kami sampaikan bahwa kita lakukan efisiensi anggaran dengan meniadakan kunker luar propinsi, luar negri hingga mencapai 100 miliar," papar ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini. BACA JUGA: 1 Juta Masker dan 1000 Gentong Buatan PDI Perjuangan Jatim Didistribusikan Bertahap Kusnadi mengakui saat ini Jatim dinilai menyiapkan dana yang minim, padahal sebenarnya Jatim sedang menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan wabah ini "Kan ada dua hal berbeda ini. Yang pertama secara kesehatan, yang kedua stimulus untuk dampak ekonomi, kami menyiapkan dana kisaran 1 - 2 triliun. Dan Insya Allah dananya ada," tegas Kusnadi. Terkait realokasi ini, Kusnadi mengaku sudah mendapat surat pemberitahuan dari Pemprov tentang realokasi dan dewan dipastikan setuju. "Tinggal tunggu Pemprov sekarang seperti apa, untuk persetujuan dengan kondisi seperti ini cukup persetujuan lima pimpinan dewan saja. Nanti kita lakukan Paripurna internal untuk menyampaikan keputusan ini, tapi kita tunggu permohonan Pemprov yang nanti dijadwal di Banmus " lanjut Kusnadi. Kusnadi menyebut realokasi sangat dibutuhkan agar dampak susulan ini tidak berdampak parah pada perekonomian di Jatim, "Harus diselamatkan ini, Sebab bisa zero perekonomian Jatim, kita harus mampu bertahan jangan zero apalagi sampai minus," ungkapnya prihatin. Nantinya, kata Kusnadi yang dapat bukan masyarakat yg masuk di PKH atau kelompok masyarakat penerima BLT, tapi masyarkat yang terdampak karena usahanya tutup karena aturan. "Teknis tentu pemerintah yang akan atur, yang penting kan mereka tetap bisa bertahan hadapi kondisi ini. Tentu stimulus ini perlu dilakukan. Dalam hitungan yang dilakukan untuk tiga bulan minimal 150 miliar. Kita juga berharap kebijakan pemerintah pusat akan mendukung upaya agar dampak secara ekonomi wabah ini bisa kita atasi," harapnya. Saat ini dewan juga sudah mengagendakan untuk juga fokus pada persoalan kecukupan kebutuhan pokok sehari-hari. "Kami sudah sepakat agar kita tetap turun ke dapil masing-masing untuk juga memantau kondisi harga dan stok bahan pokok tidak sampai alami kenaikan harga yang ekstrem," pungkas Kusnadi. (ars/abi)Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.