portaltiga.com
Headline Umum

Komisi C: Pengesahan P-APBD Jatim 2021 Rawan Masalah Hukum

Portaltiga.com – Komisi C DPRD Jatim (bidang keuangan) menyatakan tak akan ikut serta dalam pengesahan P-APBD Jatim 2021 tersebut karena rawan bermasalah hukum. Jika ini benar terjadi maka pengesahan P-APBD Jatim 2021 terancam terganjal.

Ketua Komisi C DPRD Jatim Abdul Halim mengatakan ada beberapa alasan yang membuat Komisi C DPRD Jatim meminta tambahan waktu untuk melakukan kajian atau fatwa lebih dalam dengan ahli hukum mengenai Raperda P-APBD Jatim 2021 tersebut.

Pertama adalah surat yang disampaikan ke pimpinan DPRD Jatim oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) pada 15 Februari 2021 tentang perubahan anggaran dinilai tidak lengkap.

Apalagi, sambung pria asal Madura ini, pihaknya menilai ada pendistorsian pada Pasal 164 Peraturan Pemerintah (PP) 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Secara substansi bahwa pendistorsian surat mengandung konsekuensi (hukum) yang luar biasa. Konsekuensi yang kemudian akan kita tanggung,” kata politisi Partai Gerindra ini, Selasa (28/9/2021) malam.

Terlebih lagi, lanjut dia, mengingat bahwa perubahan APBD Jatim Tahun 2021 kalau kemudian disetujui tanpa mendapatkan sebuah rasionalisasi hukum terkait dengan pendistorsian Pasal 164 PP No 12 Tahun 2019 pada ayat B ini, maka akan berimplikasi pada hukum.

Related posts

Komisi E DPRD Jatim: Bosda Madin Bukan Murni Ide Gus Ipul

admin

Belum Ada Perekrutan Direksi, Komisi C Kecewa Pemprov dan Bank Jatim

admin

HUT RI ke-72, DPRD Jatim Gelar Lomba Tangkap Belut

admin