Politika

Persebaran Sekolah Di Surabaya Belum Merata, Politisi Ini Minta Sistem PPDB Dibenahi

Baca Juga : DPRD Kota Surabaya Dorong Pemuda Manfaatkan Anggaran Rp.47 Miliar Untuk Gen Z

Portaltiga.com - Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi masih menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Mereka (masyarakat,red) meminta hal itu dibenahi jauh jauh hari sebelum PPDB tahun berikutnya digelar agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Sebab, masyarakat menilai hingga saat ini pendidikan di Surabaya belum merata Ketua Fraksi Parti Golkar DPRD Surabaya, Arif Fathoni menuturkan, masyarakat masih trauma dengan kisruh yang terjadi saat PPDB 2019 kemarin. khususunya pada jenjang SMP. Faktanya, kata dia, infrastruktur (sekolah) tidak menyebar secara merata di setiap wilayah. Sehingga, lanjutnya, tidak mendukung secara maksimal penerapan PPDB dengan sistem zonasi "Kasihan mereka yang dari sisi nilai mencukupi tapi tidak masuk zonasi, jadinya ndak bisa mendaftar, ini harus ada jalan keluar," katanya. Toni, sapaan akrab politisi yang sebelumnya berprofesi sebagai lawyer ini mengatakan, masukan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) menyebutkan banyak sekali keluhan menganai PPDB. "Di Medokan Ayu Gununganyar misalnya, sampai sekarang tidak ada sekolah Negeri. Kalaupun ada cukup jauh dan tidak masuk zonasi," katanya Pada saat PPDB digelar, kata dia, banyak sekali masyarakat mengeluhkan hal itu. Ini karena jumlah penduduk di Medokan Ayu cukup banyak sementara sementara sekolah yang dituju tidak masuk zona mereka. Toni berharap, pemkot segera memberi solusi. Sebab, dia yakin, kondisi semacam itu tidak hanya terjadi di Medokan Ayu saja. "Paling tidak ada sekolah negeri di tiap Kelurahan, kalau mau sistem zonasi berjalan lancar," ujarnya. Hal sama juga dikatakan Ketua Fraksi PKB, Minun Latif. Menurutnya, di Surabaya Barat juga minim sekolah lanjutan negeri. Di Pakal hanya ada satu yakni SMP 14. "harusnya Pemkot membangun sekolah-sekolah baru di wilayah itu," katanya. Dia menambahkan, pemkot pernah akan membangun SMA negeri di wilayah Pakal, namun karena pengelolaan SMA ditangani provinsi, rencana tersebut dibatalkan. "Ini kan bisa dialihfungsi untuk pembangunan SMP negeri baru,'' katanya. (tea/tea)

Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.

Berita Terkait

DPRD Surabaya Dukung Langkah Program Ketahanan Pangan Pemkot Surabaya

Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat mendapat dukungan penuh dari DPRD Surabaya. Berbagai program yang menyentuh sektor pertanian, perikanan, hingga peternakan dinilai mam …

DPRD Kota Surabaya Dorong Adanya Regulasi Larang Tahan Ijazah

Persoalan penahanan ijazah oleh sekolah kembali menjadi sorotan DPRD Kota Surabaya. Ironisnya, praktik tersebut diduga masih berdampak terhadap masa depan siswa dari keluarga tidak mampu, bahkan ketika mereka telah mendapatkan bantuan pendidikan …

Cegah Banjir, DPRD Surabaya Dorong Pembangunan Rumah Pompa Tepat Waktu

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menargetkan lima rumah pompa baru di sejumlah kawasan mulai beroperasi pada 1 Desember 2026. Kehadiran infrastruktur tersebut diharapkan mampu mempercepat aliran air dan mengurangi potensi genangan saat musim penghujan. …