Politika

Tim Kampanye Khofifah-Emil Pimpin Ikrar Pilgub Jatim Damai

Baca Juga : Risma Disambut Meriah di Pasar Gorang Gareng Magetan, Dorong Kemandirian Perajin Batik

Portaltiga.com - Kampanye Pemilihan Gubernur (pilgub) Jawa Timur tahun 2018 dibayangi isu kekerasan bernuansa suku agama ras dan antargolongan (SARA)  dan politik identitas. Isu tersebut muncul seiring maraknya teror orang gila yang menyasar tokoh agama dan ulama di sejumlah daerah di Jatim. Kekhawatiran isu SARA dan politik identitas membesar menjadi gejolak di Pilgub Jatim ditepis oleh tim kampanye Khofifah-Emil dan Gus Ipul-Puti. Kedua kubu sepakat menciptakan Pilgub Jatim yang aman dan kondusif.  Komitmen itu dituangkan Pakta Integritas Pilkada Damai untuk Merawat Kebhinekaan yang diinisiasi oleh The Initiative Institute (TII). "Kedua kubu sudah berkomitmen dan berikrar menjaga pilgub aman dan kondusif. Ini langkah awal yang baik dalam bingkai kebhinekaan di Jawa Timur, " tutur Direktur Eksekutif TII, Airlangga Pribadi Kusman, di Hotel Sahid Surabaya, Kamis (22/2/2018). Seluruh tim pemenangan pun mengucap ikrar damai tersebut bersama-sama. Pembacaan lima poin pakta integritas itu dipimpin Sekretaris Tim Kampanye Khofifah-Emil,  Renville Antonio. Diantaranya yang menarik adalah poin kelima yang menyebutka "tidak akan menyebar berita bohong dan ujaran kebencian untuk kepentingan politik." Renville menegaskan,  dalam merebut simpat rakyat Jawa Timur,  pihaknya menjual program dan figur Khofifah dan Emil Dardak.  Karena itu,  tak terbersit sedikitpun untuk melakukan kampanye bernuansa SARA apalagi kampanye hitam. Menurut Sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim ini,  Khofifah-Emil punya komitmen meneruskan program kerja Pakde Karwo selama dua periode memimpin Jatim.  Termasuk diantaranya mempertahankan situasi Jatim yang kondusif selama kepemimpinan Soekarwo. "Kami justru mengajak agar semua anggota tim kampanye menonaktifkan akun medsos selama pilgub berlangsung. Ini untuk menghindari gejolak terjadi, karena isu sensitif cepat menyebar lewat medsos. Apalagi kalau itu berasal dari anggota tim kampanye,  pasti akan memicu reaksi dari kubu lain," imbuh Renville. Sementara itu,  juru bicara Tim Kampanye Gus Ipul-Puti, Irwan Setiawan menilai yang harus diawasi bukan politik identitas,  karena hal itu justru bagian dari kebhinekaan dan menjadi hal yang lumrah dalam era demokrasi.  Sebaliknya, menurut politisi PKS yang akrab disapa Kang Irwan itu,  yang harus diawasi justru ujaran kebencian (hate speech). Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim ini mengingatkan,  yang membuat pilgub Jakarta memanas karena adanya ujaran kebencian.  Hal itu yang rentan memicu konflik antar pendukung atau konflik horizontal. Di sini lah peran penyelenggara pemilu bersama Gakumdu untuk mengantisipasi. "Tadi jelas statemen Pak Arba Komisioner KPU Jatim, yang harus diwaspadai adalah ujaran kebencian, bukan politik identitas. Payung hukumnya pun ada dalam PKPU,  karena itu bisa diantisipasi sejak dini," tandas dia. (abi)

Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.

Berita Terkait