Umum

Pakde Karwo: Suku Bunga Murah Solusi Atasi Kemiskinan

Baca Juga : Sadad dan Pakde Karwo Hadiri Deklarasi Paguyupan Kepala Desa Jawa Timur

Portaltiga.com - Tidak sinkronnya konsep pemerintahan dan moneter menjadi permasalahan yang serius yang dihadapi pemerintahan saat ini. Di satu sisi, konsep pemerintahan dengan Nawacitanya, yaitu negara harus hadir, sementara disisi lain konsep moneternya, sangat liberal. Apabila ini dibiarkan terus, permasalahan kemiskinan negara ini tidak akan selesai. Sebagai contoh, di Jatim ada 49 triliun rupiah dana pihak ketiga di perbankan, tetapi lending kredit ke petani hanya 2,87 persen. Sementara itu, 36,49 persen orang bekerja di sektor pertanian, ucap Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo pada acara Rapat Pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan, Sumatera Utara, Rabu (20/9/2017). Di saat yang sama, lanjut Pakde Karwo-sapaan lekat Gubernur Jatim, suku bunga perbankan untuk UMKM sebesar 18-24 persen akan tetapi suku bunga untuk perusahaan sebesar 13 persen. Hal tsb menunjukkan yang tidak efisien justru mendapat bunga lebih tinggi. Untuk itu, salah satu solusi yang harus diperhatikan adalah memberikan suku bunga murah bagi petani dan UMKM. Dengan demikian, Pakde Karwo mengingatkan permasalahan pokok tentang konsep pemerintahan dan moneter tadi harus diperhatikan dengan serius. Jika tidak, maka nawacita tidak akan ketemu. Di satu pihak negara harus hadir, akan tetapi dananya berhenti disitu. Pakde Karwo mengatakan, selain memberikan kredit bagi petani, sektor off farm harus didorong menjadi on farm. Bila hal ini tidak dilakukan, maka tidak akan ada nilai tambah bagi petani. Tahun lalu inflasi pedesaan lebih tinggi dari perkotaan, karena beras premium sudah masuk di minimarket, jadi petani sendiri menjadi konsumen, katanya. Ditambahkannya, untuk mengatasi masalah anggaran yang cenderung stagnan dan ketidakpastian alokasi dana Pemerintah ke daerah, Pemprov Jatim menjadikan sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di SKPD Pemprov menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sebagai contoh, SMK Pariwisata yang memiliki hotel bila dikelola sendiri maka pendapatannya akan menjadi tambahan remunerasi. Langkah tsb menjadikan lembaga menjadi lebih mandiri, (tea)

Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.

Berita Terkait