Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.
Politika
Kepala Disperindag Jatim Diminta Laporkan Kebakaran Kantornya Ke Polisi
Portaltiga.com - Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim, M Ardi Prasetyawan diminta melaporkan ke polisi untuk menyelidiki peristiwa kebakaran di Kantor Disperindag Jatim di Jalan Siwalankerto Surabaya, Kamis (6/7) pagi.
"Saya minta agar peristiwa ini ditangani polisi dan diketahui pasti penyebab kebakaran yang terjadi, termasuk melaporkan hasilnya. Kalau sudah ada laporannya maka saya minta diteruskan ke saya," kata Gubernur Jatim Soekarwo kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (6/7).
Kebakaran terjadi pagi tadi dan menghanguskan seluruh ruangan di lantai dua, termasuk ruangan kepala dinas. Sebanyak 15 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dan tim identifikasi dari Polrestabes Surabaya segera melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui secara pasti penyebabnya.
Pakde Karwo, sapaan akrabnya, mengaku pukul 05.00 WIB dihubungi Pak Ardi yang sedang dalam perjalanan ke kantornya, dan dilapori kalau kebakarannya sekitar 03.30 WIB. "Sekarang Pak Ardi masih di kantornya untuk mengetahui informasi lebih lanjut," tandasnya.
Meski kantor Disperindag Jatim terbakar, Pakde Karwo memastikan bahwa pelayanan ke masyarakat harus tetap berjalan dan seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas ditempatkan di gedung lain yang sudah disiapkan.
Karenanya, dia meminta kepada Kepala Biro Umum Pemprov Jatim Asyari dan Asisten III Sekdaprov Jatim Abdul Hamid untuk ke Kantor Disperindag sekaligus menyiapkan gedung untuk pegawai berkantor. "Lokasinya di sekitar kantor Disperindag dan harapannya tak mengganggu kinerja maupun pelayanan," tuturnya.
Saat disinggung kaitannya dengan proses pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Disperindag yang sedang berjalan, Pakde Karwo menegaskan tak ada hubungannya sama sekali meski banyak muncul persepsi tersebut.
"Itukan hanya persepsi dan bukan fakta. Kalau urusan proses hukum berjalan kami serahkan sepenuhnya ke KPK, termasuk masalah dokumen yang diperkukan karena database tetap ada," elaknya. (Bmw)
