Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.
URL : https://portaltiga.com/baca-1783-mampus-kalo-trem-didanai-semua-oleh-pemkot-surabaya
Umum
Mampus, Kalo Trem Didanai Semua Oleh Pemkot Surabaya
Portaltiga.com-Rencana proyek pembangunan anggkutan massal cepat Trem di Kota Surabaya terus bergulir, pasalnya kebutuhan akan transportasi massal sudah sangat mendesak. Hanya saja, jika dana proyek trem bakal ditanggung semua oleh Pemkot Surabaya, hal ini tentu akan berdampak serius terhadap proyek-proyek lainnya di Kota Surabaya ini.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Buchori Imron, mengatakan, sesuai rencana, dana yang dibutuhkan untuk membangun trem sekitar Rp2,4 triliun. Karena keterbatasan APBN, pembiayaan ditranggung bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah kota. Buchori khawatir, karena hingga kini masih ada ketidakpastian proporsi pembiayaan, bisa jadi nantinya akan ditanggung oleh pemerintah kota.
Sebenarnya saya pribadi keberatan, tapi kita gak boleh memaksakan kehendak, jika memang masyarakat membutuhkannya. Kalau mundur terus, jangan sampai akhirnya beban ditanggung APBD kota seluruhnya. Mampus kalau seperti itu, separuh saja kita kelabakan, ujarnya, kepada wartawan di gedung dewan, Senin (30/01/17).
Ia menjelaskan, apabila separuh biaya ditanggung pemerintah kota. Selain penganggarannya multiyears, akan banyak proyek pembangunan yang dikepras. Padahal, ketika reses, dirinya menilai masih banyak pembangunan sarana-prasarana yang dibutuhkan masyarakat.
Komisi C DPRD Surabaya, kata Buchori, akan meminta penjelasan dari Kementrian Perhubungan seputar realisasi pembangunan Angkutan Masssal Cepat, Trem, pada hari Selasa (31/1). Wakil Komisi C, Buchori Imron, mengatakan, dalam konsultasi ke kemenhub, kalangan dewan ingin mengetahui kepastian pembangunan Trem, sekaligus besaran anggaran yang ditanggung oleh pemerintah kota.
Politisi PPP tersebut menambahkan, sebelumnya pembiayaan ditanggung penuh APBN, kemudian sekarang kabarnya pembiayaan fifty Fifty. Hanya saja bahwa kebijakan pembangunan angkutan massal cepat sepenuhnya menjadi tanggung jawab walikota. Namun, kalangan DPRD menurutnya, mempunyai kewenangan untuk melakukan controlling.
Apabila separuh biaya ditanggung pemerintah kota. Selain penganggarannya multiyears, akan banyak proyek pembangunan yang dikepras. Padahal, ketika reses, dirinya menilai masih banyak pembangunan sarana-prasarana yang dibutuhkan masyarakat.ungkapnya. (Trish)
