Portaltiga.com – Penurunan angka kemiskinan Kabupaten Bojonegoro dari 11,49 persen menjadi 10,69 persen pada 2026 mendapat apresiasi Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni. Namun, capaian tersebut perlu diikuti program pengentasan kemiskinan yang terukur agar target penurunan hingga satu digit benar-benar tercapai.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Bojonegoro per Maret 2026 berkurang sekitar 9.970 orang menjadi 134.930 orang. Meski demikian, masih lebih dari 134 ribu penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Sri Wahyuni menilai, penurunan angka kemiskinan sebesar 0,8 persen tersebut patut diapresiasi. Namun, pemerintah kabupaten tidak boleh berpuas diri karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, penghasilan layak, pendidikan, dan layanan kesehatan yang memadai.
“Penurunan angka kemiskinan ini patut diapresiasi. Tetapi pekerjaan pemerintah belum selesai. Jangan sampai kita hanya bangga dengan persentase yang turun, sementara masih banyak masyarakat yang membutuhkan akses pekerjaan, penghasilan layak, pendidikan, dan layanan kesehatan yang memadai,” tegas wakil rakyat dari daerah pemilihan Bojonegoro-Tuban itu, Selasa (20/10/2026).
Menurut politisi Partai Demokrat tersebut, pengentasan kemiskinan tidak cukup mengandalkan bantuan sosial. Pemerintah daerah perlu memperkuat pemberdayaan ekonomi, membuka lapangan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta memperluas akses masyarakat terhadap usaha produktif.
Bantuan sosial tetap diperlukan untuk melindungi masyarakat rentan. Namun, bantuan tersebut perlu diimbangi program yang mendorong keluarga penerima manfaat meningkatkan pendapatan dan mandiri secara ekonomi.
“Yang paling penting bukan sekadar berapa banyak bantuan yang disalurkan, tetapi seberapa besar perubahan yang dirasakan masyarakat. Apakah pendapatan keluarga meningkat, apakah mereka mendapat pekerjaan, dan apakah anak-anaknya memiliki kesempatan hidup yang lebih baik. Itu yang harus menjadi ukuran keberhasilan,” ujarnya.
Target Kemiskinan 1 Digit Perlu Program Terukur
Sri Wahyuni menilai target Pemkab Bojonegoro menurunkan angka kemiskinan hingga satu digit perlu didukung perencanaan yang jelas, penganggaran efektif, dan pengawasan berkelanjutan.
Baca Juga : Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Desak Pemprov Perkuat Antisipasi Karhutla, 634 Titik Panas Terdeteksi
Setiap program, kata dia, harus memiliki sasaran dan indikator keberhasilan yang terukur. Evaluasi juga perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan anggaran yang dialokasikan benar-benar berdampak terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
“Target satu digit jangan hanya menjadi slogan. Harus ada peta jalan yang jelas, program yang terukur, dan evaluasi berkala. Kita ingin masyarakat benar-benar keluar dari kemiskinan, bukan hanya berpindah angka dalam statistik,” tandasnya.
Ia juga menyoroti kenaikan garis kemiskinan Bojonegoro yang mencapai Rp531.534 per kapita per bulan pada Maret 2026, naik dari Rp490.299 pada 2025 atau sekitar 8,4 persen.
Kenaikan tersebut menunjukkan meningkatnya nilai pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi ini perlu menjadi perhatian agar penurunan persentase kemiskinan tidak mengaburkan persoalan daya beli dan kerentanan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah.
Baca Juga : Sri Untari Tolak Wacana Gaji ASN Lewat Koperasi Merah Putih, Belum Tepat dan Berisiko
“Ketika biaya kebutuhan pokok meningkat, masyarakat berpenghasilan rendah menjadi kelompok yang paling rentan. Karena itu, penurunan angka kemiskinan harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga daya beli, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat,” katanya.
Sinergi Pemerintah dan Dunia Usaha
Untuk mempercepat pencapaian target, Sri Wahyuni mendorong Pemkab Bojonegoro mengevaluasi efektivitas program pengentasan kemiskinan dan memperbarui data penerima manfaat secara berkala. Langkah ini penting agar bantuan dan program pemberdayaan tepat sasaran serta menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan.
Ia juga meminta sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah desa, dunia usaha, dan lembaga terkait diperkuat. Kolaborasi tersebut diperlukan agar program pengentasan kemiskinan berjalan terpadu dan tidak tumpang tindih.
Sri Wahyuni berharap tren penurunan kemiskinan di Bojonegoro dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya. Menurut dia, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari membaiknya angka statistik, tetapi juga dari semakin banyaknya keluarga yang mampu hidup layak, mandiri secara ekonomi, dan memiliki masa depan lebih baik.
Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.
