Portaltiga.com - Multazamudz Dzikri, namanya tak asing usai dilantik menjadi anggota DPRD Jawa Timur pada Sabtu (31/8/2024) lalu. Pria asal Pasuruan itu tergolong anggota muda, dan baru saja mengawali karirnya sebagai wakil rakyat periode 2024-2029 dari Fraksi PKB.
Para aktivis memanggilnya Azam, salah satu peraih suara terbanyak di Daerah Pemilihan (Dapil) III meliputi wilayah Pasuruan dan Probolinggo. Ya, Azam memang dikenal seorang aktivis pergerakan yang seringkali memotori demontrasi saat masih duduk di bangku kuliah.
Memobilisasi masa untuk menyuarakan tuntutan warga, menjadi kebiasaannya setiap kali pemerintah membuat kebijakan yang dinilai mahasiswa tidak pro pada kepentingan rakyat, hal itu ia lakukan bersama organisasi mahasiswa yang ia himpun saat itu PMII Surabaya Selatan.
Paling mencolok yang sering ia lalukan adalah memblokir Jalan Ahmad Yani Surabaya pada tahun 2010, dengan tuntutan menagih janji pemerintah tentang janji pendidikan kepemudaan pada momen Hari Sumpah Pemuda.
Di tahun yang sama, ia juga memelopori demo kenaikan BBM bersama PMII se-Jatim di depan Gedung Negara Grahadi, dan Kantor DPRD Jatim. Membantu mengadvokasi masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Jagir, Wonokromo yang direlokasi.
Dan, mengawal demo masyarakat Madura yang menolak pemindahan patung karapan sapi di Jalan Basuki Rahmat Surabaya pada 2011, hingga akhirnya batal dipindah.
"Tahun itu juga saya sebagai senat (mahasiswa) pernah melakukan penolakan saat konvensi IAIN menjadi UIN," kata Azam, yang juga alumnus Fakultas Tarbiyah, UIN Sunan Ampel Surabaya itu, Senin (2/9/2024).
Inisiator Forum Legislatif Mahasiswa
Menjadi legislator ia tekuni sejak masih duduk di bangku kuliah. Lulusan S2 Prodi Pendidikan Islam itu melakoninya saat masih menjadi Ketua Senat Mahasiswa kala itu, sekira Tahun 2011-2012.
Ia menjadi salah satu inisiator terciptanya forum diskusi legislatif mahasiswa se-Surabaya. Saat itu, forum tersebut di promotori oleh dua Ketua Senat dari UIN Sunan Ampel Surabaya (UINSA) dan Universitas Surabaya (UNESA).
Forum diskusi tersebut, cukup aktif dan bergengsi kala itu, ia sempat mondar-mandir keliling kampus untuk memimpin diskusi dan kajian. Anggotanya juga di dominasi oleh serikat mahasiswa pergerakan, mulai dari PMII, HMI, GMNI, dan organisasi mahasiswa lainnya.
Kelincahannya membuat forum diskusi membuatnya dikenal sebagai sosok yang tak pelit ilmu. Hingga banyak yang memintanya untuk memimpin diskusi setiap kali ada seminar ataupun diskusi sederhana di warung kopi.
"Dari situ akhirnya diangkat menjadi kordinator pusat FLLMI (Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia)," jelas Azam.
Arogan di Kampus
Azam juga dikenal arogan saat masih di kampus. Lulusan S1 Jurusan Kependidikan Islam (KI) tersebut dikenal bolak-balik menjadi tukang gembok fakultas hingga rektorat. Ia hampir tak punya maaf kepada kebijakan-kebijakan yang berstigma tak wajar.
Sikap arogan tersebut berlatar pada pemikiran kritis dan juga keresahan yang dialami para mahasiswa kala itu. Ia bercerita, demonstrasi hingga gembok-gembok kampus hal yang biasa kala itu.
Baca Juga : Kasus DBD di Sampang Meningkat, Ini Imbauan DPRD Jatim
Aksi tersebut bukan tanpa alasan. Menggembok kampus adalah bentuk sikap kritisnya bersama PMII kala itu. Tujuannya untuk mendesak dekan dan rektor segera memberikan hak dan kelayakan belajar bagi seluruh mahasiswa.
"Ada kalanya dosen itu jarang masuk ke kelas, proyektor habis, belum lagi kebijakan kampus yang memungut biaya-biaya tambahan tapi tidak ada programnya," ucap Azam.
"Sempat ada waktu itu, pembayaran uang tambahan SPP yang tidak jalan, awalnya SPP Rp600 ribu jadi Rp900 ribu, yang 300 ribu dialokasikan pada program pembinaan ke mahasiswa sejak tahun 2009, 2010, 2011. Tiga tahun nggak jalan, tahun 2011 kita demo, akhirnya program itu terlaksana di tahun 2011," jelasnya.
Bermodal Pas-pasan, Sukses ke Indrapura
Menjadi seorang politisi dari Partai PKB telah ia jalani sejak lulus pada 2013. Kini, ia sukses sebagai legislator di DPRD Jatim. Sebagai seorang politisi, Azam nyaris hanya bermodalkan tekad dan kemampuannya di bidang legislatif semasa di kampus.
Bisa dibilang, modalnya cukup 'cekak', pas-pasan, alias bondo nekat secara materi. Modal cekak secara finansial tak menggoyahkan tekadnya menjadi seorang legislator. Akal cerdiknya memompa semangat, sisi lainnya, Azam memiliki modal sosial yang kuat di tanah kelahirannya.
"Ya door to door, dan itu merata, hampir semua konstituen itu pernah tak masukin rumahnya," ucap Azam.
Baca Juga : Pilkada Hemat Anggaran, Budiono: Uangnya Bisa Bantu Makan Bergizi Anak
Seringkali membantu warga sekitar membuatnya di percaya secara penuh bisa membawa aspirasi warga Pasuruan-Probolinggo. Terbukti, Azam meraih suara cukup besar, 86.734 suara, dan paling muda di dapil tersebut.
Azam terhitung, mendaftarkan diri sebagai legislator untuk kedua kalinya. Pertama pada 2019 di lingkup kabupaten Pasuruan, dan gagal. Kegagalannya saat itu ia prediksi karena kurang total bertemu warga. Yang kedua pada 2024 ini, ia mendaftar ke wilayah yang lebih luas, yakni dapil Pasuruan-Probolinggo.
Pendidikan Formal dan Non-Formal
Azam tumbuh besar sebagai seorang santri di Ponpes Sabilut Taubah, Kabupaten Pasuruan. Lulus dari SD Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan pada 2002, MTs Negeri Kota Pasuruan pada 2005, kemudian lulus SMA 4 Kota Pasuruan 2008, S1 Jurusan Kependidikan Islam (KI) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sunan Ampel Tahun 2013, dan S2 Pendidikan Islam di kampus yang sama pada 2017.
Azam juga cukup aktif di beberapa forum formal dan nonformal. Dipercaya Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Abdul Halim Iskandar, Azam kerap kali menjadi delegasi yang dikirim untuk studi banding mewakili Indonesia, dalam hal upaya pemajuan desa atau wilayah tertinggal bersama negara-negara tetangga.
Salah satunya mewakili Indonesia dalam Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD). Program ini adalah hasil kerjasama Kemendes RI dengan International Fund for Agriculture Development (IFAD) yang dilaksanakan Spanyol pada 2022.
Saat itu, Azam di percaya untuk memimpin rombongan perwakilan 16 Kepala Dinas DPMD se-Indonesia. Di sana Indonesia diminta untuk memaparkan program pemberdayaan desa di wilayah timur.
Lalu sekolah pemberdayaan desa (Semaul Undong) selama satu minggu di Busan dan Seoul Korea Selatan, bersama 34 negara lainnya pada Tahun 2023. Kemudian Sekolah Demokrasi Program Netherland United Multi Party Demokrasi) selama satu tahun di Indonesia. Dan beberapa lainnya.
Selama menjadi legislator, Azam mengaku, hibah yang paling dibutuhkan oleh warga adalah perjuangan memompa eksekutif, fokus pada kebijakan yang berorientasi pada asas keadilan dan bernafas pada kebutuhan warga Jawa Timur.
Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.
