Umum

KTP 10.000 Warga Surabaya Tidak Sesuai Domisili, Perhatikan Ini!

Portaltiga.com - KTP 10.000 warga Surabaya ternyata tidak sesuai dengan domisili. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya pun relah mengusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dilakukan up date ulang.

Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Surabaya, Agus Iman Sonhaji, hal ini harus dilakukan untuk mendisiplinkan warga dalam melaporkan data kependudukan jika sudah pindah domisili.

"Kemendagri secara resmi belum menjawab, tetapi kita masih menunggu responnya. Perlu dicermati bahwa bukan dihapus, karena sebagai WNI yang tercatat pasti mendapatkan identitas penduduk,” terang Sonhaji, dikutip dari laman surabaya.go.id, Minggu (21/5/2023).

Oleh sebab itu, Disdukcapil Surabaya menganjurkan warga untuk segera melapor atau meng up date data kependudukan jika sudah tidak berdomisili di alamat sesuai KTP.

Baca Juga : Pansus Raperda P4GN DPRD Surabaya Minta Pemkot Intervensi Korban Narkoba

"Apalagi, jika alamat tersebut telah ditinggali oleh pemilik rumah baru, serta merasa keberatan. Maka pemilik rumah baru bisa mengajukan penonaktifan pemilik lama di kantor kelurahan setempat," tegas Sonhaji.

Ditambahkan, pemilik rumah baru bisa mengajukan penonaktifan warga yang tidak tinggal di sana. Dilengkapi dengan pernyataan keberatan dengan pemilik rumah saat ini.

Baca Juga : Pemkot, Unicef dan Bappenas Tanda Tangani, RKT Child Friendly Cities Initiative 2023

Kebanyakan mereka tidak nyaman jika ada penagihan atau surat yang dikirimkan alamat rumah mereka, karena nama tersebut sudah tidak tinggal di sana.

"Selanjutnya, warga yang ingin melaporkan perpindahan alamat domisili cukup ke kelurahan, langsung diproses untuk disiapkan pemindahan data ke tempat yang baru," pungkasnya.

Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.

Berita Terkait

Ada Dana APBD Pemkot di Acara The Great Leader?

Acara The Great Leader 2045 di DBL Arena di Jalan Ahmad Yani Surabaya pada 7 November 2023 menjadi sorotan sejumlah pihak. Pasalnya, kegiatan yang diinisasi Pemkot dan Karang Taruna tersebut diduga sarat muatan politis lantaran …