Baca Juga : Ketika Asa Petani Rumput Laut di Sumenep Masih Tersekat
Portaltiga.com - Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Hadi Dediansyah mengatakan kinerja Gubernur yang menjadi prioritas unggulan dengan slogan CETTAR agak terhambat. Pasalnya persoalan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun pertama dimulainya kepemimpinan Khofifah-Emil belum definitif semua dan ini berlanjut sampai tahun ke dua. "Hampir 100 persen menggunakan Plt ini menjadi kendala dalam Program CETTAR. Kemudian ditambah lagi oleh Sekda yang Plh terlalu lama ini juga mempengaruhi dari CETTAR itu sendiri. Bahkan sampai saat ini sekda juga masih Pj memasuki tahun ketiga pemerintahan Khofifah-Emil," ujar Hadi Dediyansah saat menjadi pembicara Talk Show "Evaluasi 3 Tahun Kepemipinan Khofifah-Emil," Jumat (18/2/2022). "Yang menjadi kajian dari Komisi A bahwa kalau ingin program-program Gubernur sesuai dengan yang diharapkan, ya semestinya dalam persoalan Sekda yang sekarang dijabat oleh Pj ini, harus segera didefinitifkan. Dan tugas Pj harus bisa merealisasikan hal itu," lanjutnya. Menurut Cak Dedi sapaan akrab Hadi Dediyansah, tantangan ke depan yang sisa dua tahun ini adalah waktu yang sangat pendek sekali untuk membuktikan, melengkapi apa yang dijanjikan pada Pemilukada yang lalu bisa terealisasi. Hadi mengatakan Komisi A menghormati siapa pun yang menjadi Sekda ke depan itu adalah wilayah prerogratif Gubernur. "Penetapan APBD yang biasanya 10 November molor hingga Desember menjadi bukti bahwa OPD maupun Sekda yang tidak definitif menjadi bukti bahwa hal tersebut berpengaruh terhadap kinerjanya. Harapan kami Gubernur segera introspeksi agar apa yang menjadi harapan bisa terealisasi. Kemudian tranparansi harus dibuktikan," tegasnya. Politisi Partai Gerindra ini mengatakan pejabat kalau belum penuh kedudukan atau jabatannya dalam setiap mengambil kebijakan pasti setengah hati karena tidak disertai dengan tanggung jawab mutlak. Tetapi ketika definitif apapun risiko dan konsekuensinya akan dilakukan. "Harapan kami sesegera mungkin Gubernur mendefinitifkan Sekda. Karena Sekda ini kan sebagai leadership dari birokrasi. Kalau Sekdanya sendiri tidak definitif tentunya akan berpengaruh dalam proses kinerja. Makanya agenda terpenting buku pendidikan adalah menetapkan Sekda definitif," pungkasnya. Sementara itu, pengamat politik Surokim Abdussalam mengatakan sebelum Covid-19 hubungan antara Gubernur dan OPD relatif adem ayem. Namun setelah pandemi Covid-19 tentu situasinya berubah, faktor-faktor yang kemudian semula biasa saja menuntut sikap dan tindakan yang responsif dan kecepatan yang tinggi. "Gubernur jika dilihat akselerasi dan agresifitasnya menurut saya sudah bagus. Harapan masyarakat juga tinggi," katanya. Surokim menambahkan dari hasil survei harapan dan ekspektasi publik itu mengalami gap yang cukup tinggi. Yakni antara apa yang diharapkan ke publik terhadap gubernur dan apa yang diharapkan oleh publik terhadap OPD. "Gap antara kepuasan publik terhadap Gubernur dan OPD mencapai 20 persen. Kepuasan Gubernur mencapai 70% dan Kepusan publik ke OPD 50%. Saya rasa ini warning bagi pemerintahan Jatim. Pemimpin lari sudah di depan, pelaksanaannya atau eksekutornya ini ketinggalan di belakang. sebenarnya setahun yang lalu sudah saya ingatkan untuk memberi perhatian terhadap revitalisasi OPD," jelasnya. (ars/abi)Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.
