Baca Juga : DPRD Jatim Apresiasi Forkopimda dan Penyelenggara Pilkada Serentak
Portaltiga.com - Polda Jatim menggelar Deklarasi Jogo Jawa Timur bersama perguruan silat seluruh Jawa Timur. Kesepakatan ini juga dalam rangka menjaga dan memelihara kondusifitas Kamtibmas Pilkada serentak 2020 Jawa Timur. Deklarasi Jogo Jawa Timur ini disaksikan langsung oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Drs Luki Hermawan, M.Si dan Ketua DPRD Jatim Kusnadi SH Mhum di Hotel Singgasana Surabaya, Rabu (26/2/2020). Acara yang dikemas melalui Cangkrukan Kapolda Jatim mengusung tema "Menjaga kerukunan dan silaturahmi serta sumbangsih Perguruan Silat dalam mendukung PON 2020 dan Pilkada Serentak 2020 untuk Jogo Jawa Timur" ini dihadiri 311 perguruan pencak silat di Jawa Timur. Dalam sambutannya, Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan mengatakan jumlah perguruan pencak silat di Jatim ini terbanyak di Indonesia dengan murid mencapai 5 juta orang. "Kami ingin merangkul dan menjadikan perguruan pencak silat ini mitra kami dalam membantu tugas-tugas kepolisian untuk menjaga Kamtibmas di wilayahnya masing-masing," katanya. Dirangkulnya perguruan pencak silat se-Jatim ini, kata Luki, akan menjadi kekuatan untuk Jogo Jawa Timur. "Ini sudah merupakan harga mati untuk Jawa Timur," imbuhnya. Tantangan kedepan, lanjut dia, di dalam situasi era digital kali ini harus punya kekuatan yang besar, baik TNI dan Polri serta masyarakat, salah satunya padepokan atau pencak silat ini. "Kegiatan di awal 2020 dengan melibatkan Pemprov Jatim untuk bersilaturahmi dengan perguruan pencak silat. Banyak hal yang ingin kami lakukan bersama. Karena tidak gampang menjadikan Jawa Timur ini aman kalau tidak ada kebersamaan," terangnya. BACA JUGA: Kapolda Jatim: Pilkada 2020 Lebih Rawan Dibanding Pilpres Disampaikan Luki, sebentar lagi akan menghadapi PON 2020. Pihaknya pun memerintahkan kepada Kapolrestabes se-Jatim untuk memberikan penghargaan bagi atlet yang juara. "Kalau masih muda, fisiknya bagus bisa diikutkan daftar polisi," katanya. Disamping itu, ada 19 kabupaten/kota di Jatim yang menggelar Pilkada serentak. Pihaknya menyakini bahwa banyak kekuatan atau orang yang ingin memanfaatkan padepokan untuk kepentingan pribadi atau politik. "Kami, Kapolda tidak menghalang-halangi, namun kami mengingatkan jangan sampai adanya perbedaan ini menjadi potensi konflik sosial," jelasnya. Sementara, Ketua DPRD Jatim, Kusnadi mengapresiasi Kapolda Jatim karena sudah cepat melakukan antisipasi-antisipasi terjadinya konflik di Jatim. "Saya apresiasi Pak Kapolda, karena sudah cepat antisipasinya. Karena memang sudah ada gejala-gejala itu (potensi konflik menjelang pilkada serentak, red). Beliau juga meminta kepada saya dengan jaringan partai juga harus dibangun," katanya. Menurut politisi PDIP ini, lebih jauh lagi secara de jure perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur pusat perekonomian Indonesia ada di Jawa Timur. Ada 16 provinsi di Indonesia ada di bagian timur dan segala kebutuhannya bergantung pada Jawa Timur. "Kalau Jatim goncang akan membawa kegoncangan juga di Indonesia. Nah itulah yang harus kita jaga betul," tegas Kusnadi. Diakui Kusnadi, potensi konflik pada pilkada serentak 2020 itu pasti ada. "Karena konflik itu tidak bisa dinolkan dan ditiadakan. Tapi bagaimana intensitas potensi itu bisa diperkecil," tandasnya. Pakar Komunikasi Politik Unair Suko Widodo juga menjelaskan bahwa potensi konflik itu semakin tinggi apalagi banyak anak milenial. "Saya berharap pertemuan ini bukan hanya selebrasi, bukan sekadar deklarasi. Tapi harus ada upaya melakukan pendidikan, dalam hal ini pencak silatnya yang diisi pengetahuan modern," katanya. Munculnya konflik ini, dikatakan Suko, karena kumpulan dari faktor biologis, faktor emosi dan faktor sosial tidak ketemu. "Jadi, pendekatannya yang humanis dan dialogis," terang dia. (wan/abi)Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.