Baca Juga : Kasus DBD di Sampang Meningkat, Ini Imbauan DPRD Jatim
Portaltiga.com - Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Artono mendukung penuh jika tuan rumah PON XX tahun 2020 tidak hanya diadakan di Papua. Bisa digelar di dua tempat asalkan tidak ada cabang olahraga (cabor) yang dicoret. Menurut politisi PKS itu menyebut, pencoretan cabor yang sudah terlanjur disiapkan, sangat merugikan tim yang berlaga di PON XX. Kami usahakan boleh tidak cabang olahraga (cabor) yang tidak dipertandingkan di sana (Papua) dipertandingkan di tempat lain, ujar Artono dikonfirmasi, Sabtu (25/1/2020). Informasi yang diperoleh, ada 13 cabor bakal dicoret pada PON XX/2020 mendatang. Belum ada keputusan resmi dari PB PON terkait penghapusan itu. Namun data yang didapat sementara, ketigabelas cabor antara lain bowling, arum jeram, balap sepeda, ski air, brigde, woodball, gateball, golf, soft tenis, tenis meja, dansa dan pentaque. Dari cabor itu Jatim berpotensi kehilangan 36 medali. BACA JUGA: Jatim Siap Jadi Tuan Rumah PON XX Bareng Papua Saat ini muncul wacana tuan rumah bersama untuk PON XX. Nama yang mencuat sebagai pendamping Papua adalah Jatim. Provinsi sisi Timur Pulau Jawa itu akan diproyeksikan mempertandingkan cabor yang rencananya dihapus. KONI dan Pemprov Jatim sudah menyatakan kesiapannya jika hal itu direalisasikan. Tidak ada pembangunan veneu baru, hanya butuh renovasi. Jatim sendiri memang tengah getol menyiapkan diri sebegai tuan rumah. Selain mempertahankan 36 medali agar tak hilang, tampaknya anggaran untuk PON sudah terlanjur besar yang dikeluarkan. Artono menyebut sekali PON, pemerintah menyuntikkan Rp 700 milliar. Kalaupun ada pemangkasan dari 50 cabor menjadi 13, akan ada SiLPA yang harus dikembalikan ke kas negara. Sekarang ini sudah dianggarkan Rp 470 milliar masihan. Sisanya akan kami coba di PAK, kata Artono. Ketua KONI Jawa Timur Erlangga Satriagung mengaku belum bisa banyak berkomentar perihal dicoretnya 13 cabor di PON XX. Pasalnya, peraturan pemerintah yang memutuskan jumlah cabor juga belum keluar. Kendati demikian, pihaknya mengakui bahwa penghapusan cabor tersebut bisa berdampak pada pembinaan. Mereka para atlet ini sudah latihan selama tiga tahun, anggaran juga sudah dikeluarkan cukup banyak untuk pemusatan latihan, kata Erlangga. Sementara, anggota Komisi E DPRD Jatim lainnya Benjamin Kristanto menyayangkan wacana penghapusan 13 cabor. Seharusnya, tuan rumah menyiapkan seluruh fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan PON XX. Seharusnya mereka ini sudah menyiapkan dengan baik semua yang dibutuhkan, tegas Benjamin. (jnc/abi)Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.