Baca Juga : Kasus DBD di Sampang Meningkat, Ini Imbauan DPRD Jatim
Portaltiga.com - Wacana interpelasi yang digulirkan terhadap gubernur Jatim Khofifah Indarparawansa juga mendapat penolakan dari Fraksi PPP. Sebelumnya, Fraksi Demokrat sudah menyatakan hal serupa karena menilai wacana interpelasi itu tidak punya landasan kuat. Sekretaris Fraksi PPP Mahdi melihat tidak ada alasan apapun yang membuat wacana interpelasi terhadap gubernur Jatim itu layak diwujudkan. "Secara aturan kan jelas ada acuannya. OJK juga sebut sudah ada kajian hukum, Bank daerah sejenis di propinsi lain kan juga diperbolehkan. Artinya kan itu tidak diputuskan sembarangan, ada dasar hukumnaya" kata politisi asal Probolinggo ini. Wacana interpelasi itu bagi PPP sangatlah berlebihan. "Mungkin cukup diingatkan dan dimintai dulu penjelasan secara komisi melalui Bank Jatim dan Biro terkait di Pemprov," katanya. Sedang persoalan BUS Jatim, kata Mahdi yang juga wakil ketua komisi D ini, keputusan itu bisa jadi bentuk kehati hatian mengingat ini adalah usaha dibidang keuangan yang membutuhkan perhitungan matang. Agar masyarakat bisa merasakan manfaatnya dan Pemerintahan bisa menjalankan bisnis ini dengan menunjuk orang orang yang kredible, "Kami melihat ini sesuatu yang wajar. Jadi bagi FPPP wajib kami mem-backup penuh Bu Khofifah baik untuk urusan Bank Jatim ini, juga ssmua program yang akan dijalankan selama 5 tahun ke depan. Ingat 5 tahun le depan. PPP akan pasang badan penuh," pungkas dia. (ars/abi)Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.