Baca Juga : Fraksi Demokrat Doakan Khofifah-Emil Menang Pilgub, Kawal Program 5 Tahun Mendatang
Portaltiga.com - Sebanyak 15 orang anggota Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) mengunjugi DPRD Jatim dalam rangka ingin mengetahui sejauhmana kondisi riil di lapangan terkait dengan pelaksanaan Pancasila di Jatim dan upaya penguatan terhadap nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Wakil ketua Komisi A DPRD Jatim, H Muzammil Syafi'i mengatakan bahwa rombongan Lemhanas yang berkunjung ke DPRD Jatim terdiri dari 5 orang dari kepolisian, 5 orang dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 5 orang dari Organisasi Masyarakat (Ormas). "Mereka ingin mengetahui sejauhmana kondisi riil di lapangan terkait dengan pelaksanaan Pancasila di Jatim dan upaya penguatan terhadap nilai-nilai Pancasila di masyarakat," ujar Muzammil, Senin (1/7/2019). Menurut politisi asal Partai NasDem mayoritas masyarakat Jatim adalah santri atau relegius. Karena itu penguatan nilai-nilai Pancasila lebih banyak dilakukan melalui pesantren-pesantren dan sejumlah ulama serta kiai. "Ulama dan kiai punya peranan penting. Apalagi dikalangan santri sudah dikenal ajaran Hubbul Wathon Minal Iman (Cinta tanah air itu sebagian daripada iman) sehingga masyarakat santri tak perlu diragukan kecintaannya terhadap NKRI," dalih politisi asal Pasuruan. Kedewasaan politik dan demokrasi para ulama dan kiai di Jatim juga patut dijadikan contoh. Terbukti, walaupun dalam Pilgub Jatim 2018 lalu mereka sempat terbelah mendukung Gus Ipul dan Khofifah. Namun setelah Pilgub selesai, mereka bisa melakukan rekonsiliasi dan bersatu kembali. "Saya kira sikap ulama dan para kiai di Jatim bisa dijadikan contoh tokoh-tokoh nasional. Budaya silaturrahim dan rekonsiliasi patut dilestarikan sehingga paska Pilpres, pendukung Jokowi maupun Prabowo perlu rekonsiliasi supaya urusan negara selesai," kata Muzammil Syafi'i. Di sisi lain, pihaknya mengusulkan kepada Lemhanas supaya mengkaji ulang pelaksanaan pemilihan gubernur yang dipilih langsung. Sebab hasil kajian DPRD Jatim menyatakan gubernur sebaiknya cukup dipilih oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di provinsi tersebut atau diistilahkan pilihan tak langsung yang diperluas. "Gubernur itu wakil pemerintah pusat dan tak punya daerah sehingga hanya memenage kepemerintahan bukan masyarakat langsung. Karenanya cukup dipilih oleh DPRD yang diperluas," tegas Ketua Fraksi NasDem Hanura DPRD Jatim. Pilihan tak langsung, lanjut Muzammil juga bisa menghemat anggaran provinsi sehingga bisa dialihkan untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Sebagai contoh, Pilgub Jatim 2018 lalu menyedot anggaran hingga Rp. 1,2 triliun. "Namun khusus untuk DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan DI Aceh masih bisa dilakukan pilihan langsung karena fungsi gubernur bisa langsung memenage masyarakatnya," pungkas wakil ketua Komisi A DPRD Jatim. (ars/abi)Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.