Baca Juga : HUT SPSI ke-51, Khofifah Ajak Buruh Jaga Stabilitas Iklim Investasi Jatim
Portaltiga.com - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mencanangkan zero demonstrasi di Jawa Timur hingga pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Kebijakan ini diambil mengantisipasi kemungkinan munculnya gangguan selama proses pesta demokrasi itu. "Saya tidak melarang orang demo. Silahkan memyampaikan aspirasi. Kami akan terima. Tetapi tidak perlu secara fisik datang beramai-ramai," kata Soekarwo seusai Paripurna DPRD Jatim, Senin (5/11/2018). Soekarwo mengakui aksi demontrasi akan ramai di akhir tahun. Sebab, masa-masa itu bersamaan dengan penentuan Upah Minimum Kota (UMK) di masing-masing daerah. Karena itu pihaknya mengimbau kepada semua pihak untuk menahan diri. Toh pemerintah tetap akan menfasilitasi semua aspirasi tersebut. "Secara kualitatif (menyampaikan point aspirasi) monggo. Sampaikan kepada gubernu, pangdam atau kapolda. Fisiknya jangan. Pasti akan kami terima dengan baik. Kita musyawarahkan," kata orang nomor satu di Jatim ini. Sebab, di tahun politik seperti ini, segala kemungkinan bisa terjadi. Sebab, bukan tidak mungkin ada pihak-pihak tertentu memanfaatkan massa aksi tersebut. "Kalau (Demonstrasi) disusupi pihak ketiga jadi sudah (kerusuhan). Karenanya langkah ini (zero demo) kami ambil. Sehingga Jawa Timur tetap kondisif," tuturnya. Langkah antisipatif ini, lanjut Soekarwo sudah dibicarakan dengan Polri maupun TNI. Tak hanya itu, pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan sejumlah elemen, baik mahasiswa, LSM maupun buruh. "Tidak usah demo. Sampaikan saja materi aspirasinya. Kita kumpul-kumpul. Ngopi bereng. Misyawarah bersama," kata pria yang akrab disapa Pakde Karwo ini. Atas imbauan ini, Pakde memastikan tidak akan menemui peserta aksi bilamana terjadi demonstrasi. Sebaliknya, jika hanya perwakilan, pihaknta tetap akan menfasilitasi. "Demo itu ada dua, kuantitatif (turun dengan massa banyak) dan kualitatif (menyampaikan materi aspirasi). Nah yang kualitatif ini yang kami terima," tegasnya. Seperti diketahui, selama ini kantor Gubernuran dan Grahadi kerap menjadi langganan aksi demonstrasi. Massa yang turun juga terbilang cukup besar. Sehingga kerap menimbulkan kemacetan parah di pusat Surbaya. Tak jarang, aksi massa juga berakhir chaos. (wan/abi)Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.