Portaltiga.com – Persoalan ketidaksesuaian data desil dengan kondisi ekonomi warga menjadi salah satu keluhan yang paling banyak muncul dalam kegiatan reses anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Cahyo Siswo Utomo. Hal itu ditemukan Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya itu hampir di setiap titik reses yang dikunjunginya.
Para warga rata-rata mempertanyakan penetapan desil yang dinilai tidak mencerminkan kondisi mereka sebenarnya.
"Kalau dari keseluruhan, hampir dari titik pertama sampai hari ini hampir semua titik itu mengeluhkan desil. Jadi, desil yang kemudian merasa warga itu tidak sesuai dengan kenyataannya," kata Cahyo, saat ditemui di sela reses di Balai RW 9 Pakis Kecamatan Sawahan, Senin (5/10/2026).
Menurutnya, terdapat warga yang memperoleh desil di atas lima atau tergolong tinggi, meski kondisi ekonomi mereka dinilai tidak sesuai dengan kategori tersebut. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian karena data desil berkaitan dengan ketepatan sasaran program bantuan pemerintah.
Karena itu, Cahyo mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperkuat sosialisasi sekaligus pendampingan kepada warga yang ingin mengajukan sanggah terhadap data desil.
"Untuk sanggah desil mungkin ada OPD atau ada petugas Pemkot yang kemudian betul-betul mendampingi warga untuk mengubah desilnya," ujarnya.
Cahyo mengatakan, Pemkot Surabaya sebenarnya telah memiliki mekanisme melalui musyawarah kelurahan (muskel) yang melibatkan unsur kewilayahan, termasuk ketua RW. Namun, mekanisme tersebut perlu lebih dioptimalkan agar warga tidak hanya mengetahui prosedurnya, tetapi juga mendapat pendampingan ketika mengajukan sanggahan.
"Jadi bukan sekadar dikasih tahu, tapi didampingi agar kemudian mekanisme sanggah desil itu betul-betul optimal," tuturnya.
Dia mengakui, proses perubahan desil tidak sepenuhnya menjadi kewenangan Pemkot Surabaya. Penetapan data tersebut berada di tingkat pemerintah pusat, terutama Badan Pusat Statistik (BPS), dengan berbagai variabel penilaian yang digunakan dalam menentukan desil.
Baca Juga : Warga Lansia Masuk Desil 9, DPRD Surabaya Soroti Akurasi Data Bantuan
Meski demikian, Cahyo menyebut terdapat warga yang berhasil mengalami penurunan desil setelah mendapatkan pendampingan. Namun, ada pula warga yang justru mengalami kenaikan desil setelah dilakukan proses pemutakhiran data.
"Memang ada yang berhasil juga ada yang malah naik desilnya. Nah, kita enggak bisa karena memang kewenangannya tidak di kita. Tapi juga ada yang memang dari beberapa yang kami bantu memang bisa turun," ujarnya.
Selain persoalan desil, dalam reses tersebut warga juga menyampaikan sejumlah aspirasi lain. Di antaranya terkait peralatan kegiatan Kader Surabaya Hebat (KSH) yang dinilai mudah rusak, kebutuhan makanan tambahan bagi lansia dalam kegiatan posyandu dan pemeriksaan kesehatan, hingga kebutuhan seragam kader.
Baca Juga : Pansus Raperda Jamsostek DPRD Surabaya Usulkan Pekerja Kebersihan Kampung Dapat Perlindungan BPJS
Warga juga mengusulkan agar sosialisasi mengenai kebakaran dan kebencanaan diperkuat. Menurut Cahyo, edukasi tersebut penting agar masyarakat memahami langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi kondisi darurat.
Seluruh aspirasi tersebut, kata Cahyo, akan diteruskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Terlebih, hasil reses kali ini menjadi bahan penting karena DPRD Surabaya akan segera membahas APBD Kota Surabaya 2027.
"Reses kali ini memang reses yang strategis karena setelah ini kita akan membahas APBD 2027. Tindak lanjutnya akan kami sampaikan ke dinas terkait, apakah melalui komisi yang terkait," katanya.
Dia memastikan aspirasi warga tidak hanya disampaikan, tetapi juga akan dimintakan solusi atau setidaknya penjelasan dari pemerintah apabila usulan tertentu belum dapat direalisasikan.
"Minimal ada penjelasan kenapa begini, kenapa begitu," pungkasnya.
Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.