Baca Juga : Fraksi Demokrat Doakan Khofifah-Emil Menang Pilgub, Kawal Program 5 Tahun Mendatang
Portaltiga.com - Dorongan kalangan DPRD Jatim agar Puspa Agro perannya lebih dimaksimalkan sebagai pengendali harga komoditas petani untuk dijadikan BUMD mencuat. Sudah seharusnya Pemprov Jatim memiliki BUMD pangan. BUMD yang kuat dan bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat yang bergerak di bidang pertanian. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi B DPRD Jatim, Rohani Siswanto, Kamis (24/6/2021). Menurut dia, keberadaan BUMD pangan Jatim dengan aktif membeli barang yang dihasilkan petani dan peternak, bisa mencegah perbuatan semena-mena tanpa aturan oleh BUMD dari Provinsi diluar Jatim. "Sehingga kemudian kasus BUMD dari provinsi lain langsung "slonong boy" kerjasama dengan kabupaten/kota tidak terjadi lagi. Kasus seperti itu tidak akan terjadi kalau BUMD kita aktif membeli barang yang dihasilkan petani/peternak kita," katanya. Politisi Partai Gerindra ini pun menjelaskan, jika Pemprov Jatim serius melaksanakan Nawa Bhakti Satya seperti yang selalu didengungkan, seharusnya bisa disambut baik oleh pemprov. "Terutama untuk membenahi distribusi disektor pangan. Dimana, seringkali petani malah tidak mendapatkan nilai tambah yang maksimal dari apa yang dihasilkan," ujar Rohani. Langkah konkret yang bisa dilakukan, lanjut dia, tentu dengan mulai melakukan kajian-kajian terhadap Puspa Agro sebagai landasan kebutuhan perubahan perda yang memayungi BUMD tersebut. "Karena perubahan status BUMD tentu harus melalui perubahan regulasi yang menaunginya," imbuhnya. Meski demikian, kata Rohani, yang tidak kalah pentingnya ketika Puspa Agro berdiri sendiri. Harus diimbangi dengan perubahan yang signifikan cakupan ruang tugas sisi manajemennya. "Orang-orang di dalamnya juga harus punya kompetensi yang dibutuhkan. Jangan sampai ada personil titipan yang tidak bisa kerja dan hanya bermodal bagian dari imbal balas jasa," bebernya. Disamping itu, imbuh Rohani, Puspa Agro juga harus aktif membangun jaringan dengan dunia usaha. "Jangan pasif, sehingga bisa melakukan mapping dan business matching terhadap kebutuhan bahan baku dunia usaha yang bisa disiapkan oleh petani, nelayan dan peternak kita," jelasnya. "Sekaligus keberadaannya juga harus mampu memotong mata rantai distribusi sehingga nilai tambah lebih besar bisa didapatkan para petani, nelayan dan peternak kita," sambungnya. Terakhir, kata dia, yang tidak kalah pentingnya Puspa Agro nantinya juga harus mampu sebagai media pemprov dalam melakukan alih teknologi pertanian yang dibutuhkan masyarakat. "Mengingat pada sektor ini sepertinya kemajuan jawa timur terkesan jalan ditempat," pungkas Rohani. Sebelumnya, Pasar Induk Modern Agrobis Puspa Agro Sidoarjo terus merugi selama beroperasi. Bahkan, muncul wacana dan desakan agar Puspa Agro tak lagi di bawah PT Jatim Graha Utama (JGU) yang selama ini menaungi unit usaha milik Pemrpov Jatim itu. Pasalnya, sejak dioperasikan sampai saat ini, profit yang dihasilkan PT JGU masih sangat minim, termasuk Puspa Agro. Hal itu disampaikan Anggota Komisi C DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardhika, Rabu (23/6) kemarin. Menurut dia, situasi itu bertolak belakang dengan alokasi dana yang disuntikkan APBD ke PT JGU. "Puspa Agro tidak memberi kontribusi dan profit yang memadai. Bahkan, tahun 2020 kemarin merugi sekitar Rp1 miliar," katanya. (abd/abi)Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.