Baca Juga : Kasus DBD di Sampang Meningkat, Ini Imbauan DPRD Jatim
Portaltiga.com - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim dunilai belum optimal melaksanakan program-program yang memihak rakyat. Khususnya program-program infrastruktur. Menurut anggota Komisi D DPRD Jatim dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Masduki, dari catatan yang ada setidaknya ada 6 kebijakan yang terlihat belum maksimal dilakukan oleh OPD. Pertama, menghadapi musim penghujan pada bulan Oktober, dirinya melihat masih banyak bantaran sungai beralih fungsi. Mulai dari ada bangunan permanen dan industri, sungai yang meluap ke permukiman warga. Luapan sungai itu, kata Masduki seperti sungai Welang Pasuruan, sungai Kemuning Sampang dan kali Sadar di Mojokerto. "Ini menunjukkan bahwa OPD Pemprov Jatim belum optimal melaksanakan program pro rakyat," katanya saat dikonfirmasi, Rabu (2/9/2020). "Kita sudah membuat Perda pengelolaan Sungai tahun 2016.Pihaknya pun menyayangkan tidak diiringi dengan Peraturan Gubernur (Pergub)," lanjutnya. Kedua kata politisi asli Mojokerto ini, potensi Panas Bumi yang belum tersentuh dengam maksimal. Padahal banyak lokasi-lokasi di Jatim yang ada panas bumi, bisa di explorasi jadi pembangkit listrik. "Kalau ini bisa sikelola dengan baik maka bisa menghasilkam energi listrik untuk masyarakat. Ingat di Jatim masih ada 2,7 persen rumah tangga yang belum terakses listrik," tambahnya. Persolan ketiga lanjut Masduki, Pusat Pengelolaan Limbah B3, yang sampai saat ini tidak ada progres. Padahal, kata dia, di Jatim ada 170 juta ton pertahun limbah B3 yang selama ini dibuang oleh industri dan kita tidak bisa mengelola padahal ini potensi. "Padahal itu kalau dikelola dengan baik, akan menghasilkan PAD. Sisi lain pengawasan Lingkungan Hidup jauh dari harapan, baik pengawasan kwalitas udara dan air," imbuhnya. Masduki juga mengatakan massih banyaknya masyarakat Jatim yang belum bisa menikmati air menjadi perasoalan ke empat tidak maksimalnya kinerja OPD. Ini ironis, mengingat OPD terkait bisa membuat program yang bisa memenuhi kebutuha air. Semisal program sumur air bor. "Ini program yang ditunggu masyarakat. Masa di tahun 2020 ini yang di program cuma 2 lokaai ini khan miris. Mengingat banyak wilayaj di Jatim yang butuh program ini," jelasnya. Selain itu yang kelima, ia melihat OPD terkait program perbaikan tidak layak huni bisa memaksimalkan program tersebut apalagi dimasa pandemi covid saat ini. Pihaknya mengharapkan program ini bisa di perbanyak dengan sistem padat karya. "Dengan kondisi pandemi seperti ini harusnya di perbanyak program padat karya," sarannya. Terakhir pihaknya meminta agat potensi penguatan ekonomi dan pariwisata juga perlu dilakukan dengan memeprcepat penyelesaian jalan Pantai selatan (Pansela). "Ini harus serius digarap. Sampai hari ini kita belum menerima laporan perkembangan Pansela," pungkas Masduki. (ars/abi)Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.