Baca Juga : Pemkot Surabaya dan UPN Veteran Sinergi Bantu Sertifikat Halal
Portaltiga.com - Ratusan pekerja Seni yang tergabung Aliansi Pekerja Seni Surabaya (APSS) turun ke jalan. Tuntutan mereka adalah Pemkot Surabaya mencabut Perwali 28/2020 dan Perwali 33/2020. Aksi demo dimulai dari depan Gedung DPRD Kota Surabaya Jalan Yos Sudarso dan orasi di lanjutkan di Balai Kota Surabaya. Setelah memasuki Balai Kota Surabaya, tuntutan mereka kali ini bertambah, ingin bertemu dan berdialog langsung dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. "Kami kembali lagi kesini mendesak pencabutan Perwali 33 dan 28 tahun 2020. Kali ini kami tambahkan tuntutan kami. Ingin berdialog langsung dengan Bu Wali Kota," ujar Desy penyanyi Surabaya yang tergabung dalam Aliansi Pekerja Seni Surabaya ini. Jika tidak ditemui, massa aksi pun memiliki ancaman mereka sendiri. "Kami akan tidur di Balai Kota Surabaya. Kami bertahan sampai ditemui Ibu Wali Kota," tegasnya. Berbeda dengan dua aksi sebelumnya, kali ini dalam barisan unjuk rasa turut terlihat anggota DPRD Surabaya. Diantaranya Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti Bersama Wakil Ketua Komisi A Budi Leksono. Ketua APSS Harno dalam orasinya menginginkan agar Perwali 28/2020 dan Perwali 33/2020 di revisi membuat acuan penegak hukum untuk pekerja seni Surabaya kembali berkreasi. "Maka kami tegaskan Bu Risma Wali Kota Surabaya untuk mencabut kedua perwali tersebut," tegas Harno, Rabu (12/8). Perlu diketahui oleh Pemkot Surabaya, lanjutnya, bahwa pekerja seni Surabaya tidak butuh bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan lainnya. "Yang kami perlukan cabut perwali itu. Jika sampai saat ini tidak ada kebijakan maka kami mengancam akan bermalam di Balai Kota Surabaya meminta makan kepada pemkot, timbang kami pulang namun tetap tidak bisa bekerja. Terus mau kami kasih makan apa anak istri di rumah," ungkapnya. Dengan demikian, Harno berharap Bu Tri Rismaharini memperhatikan nasib ribuan pekerja seni Surabaya. "Kami harap hari ini ada jawaban dan solusi agar pekerja seni bisa kembali bekerja sekarang. Mengingat, memasuki bulan Agustus padatnya kegiatan atau hajatan di kampung-kampung. Intinya, jika di izinkan, kami berjanji dan sanggup menjalankan protokol kesehatan," pungkasnya. (tea/tea)Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.