Baca Juga : Kasus DBD di Sampang Meningkat, Ini Imbauan DPRD Jatim
Portaltiga.com - Bantuan untuk masyarakat terdampak Covid-19 di wilayah Jawa Timur ternyata banyak yang tidak tepat sasaran. Data yang banyak mbeleset inilah yang disesalkan DPR Jatim. Anggota Komisi A DPRD Jatim Ferdian Reza Alvisa mengungkapkan, sampai saat ini data jumlah penerima bantuan baik dari pusat dan Pemprov Jatim tak sesuai dengan data masyarakat yang diajukan oleh pemerintah desa. Sebab itu, ia juga mendukung pernyataan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad yang membuka pengaduan via media sosial karena banyak keluhan ketidaktepatan penyalutan bantuan tersebut. Ferdians mengaku juga banyak menerima pengaduan dari beberapa kepala desa di Blitar. Bahwa data penerima beberapa bantuan dari pemerintah pusat dan Pemprov ternyata tak sesuai dengan data pemerintah desa yang memiliki data riil warga desa setempat. Dikatakan, pemerintah desa diminta mengajukan data oleh pemerintah pusat nama-nama warganya yang berhak menerima bantuan. Begitu nama disodorkan, ternyata pemerintah pusat punya data sendiri juga. BACA JUGA: DPRD Jatim Terima Pengaduan Bantuan Corona Via Medsos "Akhirnya data dari pemerintah desa tidak terpakai. Ini aneh sekali. Harusnya pemerintah memberikan bantuan sesuai dengan data yang dimiliki oleh pemerintah desa yang mengerti betul kondisi warganya, ungkap politisi Partai Gerindra ini, Jumat (8/5/2020). Begitu juga dengan bantuan Pemprov Jatim yang dalam waktu dekat akan menggerojok bantuan ke pemerintah desa. Penerima bantuan hanya 80 orang itu dinilai sangat kurang jika dibanding jumlah penduduk suatu desa. Ini aneh sekali. Pemprov membatasi warga yang menerima bantuan berupa paket sembako 80 orang. Sekarang ini kepala desa di daerah saya diminta mendata 80 orang yang akan menerima paket bantuan dari Pemprov," kata Ferdian. "Ini yang akan saya tanyakan ke Pemprov. Padahal anggaran untuk penanganan Covid-19 ini besar. Tapi kok kenyataannya di lapangan hanya dibatasi 80 orang di setiap desa, tegasnya. Atas temuan tersebut, Ferdian akan mendorong Komisi A DPRD Jatim bentuk tim pemantau atau tim pengawas penyaluran anggaran dan bantuan terhadap masyarakat terdampak Covid-19. Dampak amburadulnya data, masyarakat yang seharusnya menerima bantuan ternyata malah dicoret karena tak masuk dalam daftar penerima dari pemerintah. Oleh sebab itu, perlu ada pengawasan dan di Komisi A, saya dorong dibentuknya tim pengawas tersebut, pungkas wakil rakyat dari daerah pemilihan Blitar dan Tulungagung. Sebelumnya, DPRD Jatim siap menerima ketidaktepatan penyaluran bantuan Covid-19. Tak perlu datang ke gedung DPRD, warga diperbolehkan untuk melapor melalui media sosial. Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anwar Sadad mengaku telah menerima banyak laporan soal penyaluran bantuan yang salah sasaran. Ada yang mengatakan bahwa bantuan ini diberikan bukan untuk orang yang tepat, kata Sadad ketika dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (7/5/2020). Sejauh ini, laporan itu telah ia terima melalui beberapa akun media sosialnya mengenai ketidaktepatan penyaluran bansos dari Pemerintah. Beberapa laporan menyebut data dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi pijakan penyaluran bansos tidak akurat. (wan/abi)Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.