Antisipasi Bencana, Komisi E Minta Komunikasi Antar-OPD Ditingkatkan

Baca Juga : ABSB Minta DPRD Jatim Desak Gubernur Revisi UMK 2023, Ini Alasannya

Portaltiga.com Intensitas hujan di berbagai daerah Jawa Timur cukup tinggi sehingga mengakibatkan banjir walaupun ketinggiannya belum terlalu tinggi. DPRD Jatim meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim yang berhubungan dengan penanggulangan bencana supaya siaga dan tingkatkan kewaspadaan. Hasil hearing dengan BPBD dan sejumlah OPD di lingkungan Pemprov Jatim beberapa waktu lalu, kelemahan penanganan bencana terletak pada komunikasi antar OPD," ujar anggota Komisi E DPRD Jatim Adam Rusdi, Jumat (3/1/2020). Menurutnya, alokasi anggaran BPBD Jatim juga masih minim, sehingga perlu disiapkan dana darurat (on call) jika penanganan bencana yang terjadi di Jatim membutuhkan biaya yang cukup banyak. "Tahun 2019, BPBD Jatim mendapat alokasi Rp 69.610.580.000. Dan tahun 2020 naik menjadi Rp.73.701.749.125 meliputi Belanja tidak langsung Rp.13.229.174.125 dan Belanja langsung Rp.60.472.575.000," beber politisi asal Fraksi Partai Golkar. Di sisi lain, koordinasi antara Pemprov dengan kabupaten/kota juga diperkuat, agar penanganan bencana bisa maksimal dan masyarakat yang menjadi korban tertangani dengan baik. Ingat Tahun 2020 Di Prediksi Bencana Alam Seperti Banjir Dan Longsor Di Prediksi Akan Lebih Intens. Mengingat Tahun Ini Di Prediksi Akan Mengalami Musim Hujam Berkepanjangan. Untuk Itu diperlukan Peningkatan Koordinasi Yang Lebih Aktif Antar Stake Holder, tegasnya politisi muda asal Sidoarjo ini. Ia menambahkan, pihaknya juga mengapresiasi langkah positif tindakan pemprov Jatim yang telah melakukan rapat koordinasi tentang bencana di kantor BPBD Jawa Timur. Ada koordinasi ini diharapkan penanganan bencana dapat diantisipasi sejak dini, pungkasnya. Sebelunmya, Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak menjelaskan bahwa Gubernur Khofifah sudah menerbitkan himbauan kepada bupati/walikota di Jatim untuk siaga bencana hidrometorologi menindaklanjuti laporan BMKG akhir November 2019. "Sudah ada 15 kabupaten/kota di Jatim yang menindaklanjuti himbauan tersebut, dengan menerbitkan SK untuk siaga bencana di daerahnya masing-masing," kata mantan Bupati Trenggalek ini. Ia berharap kabupaten/kota yang sudah menerbitkan SK, segera melakukan langkah-langkah antisipasi dan kesiapsiaaan menghadapi bencana hidrometorologi. "Sudah ada beberapa daerah yang mengalami banjir tapi penanganannya belum maksimal, makanya kami himbau persiapan penanganan bencana lebih dimaksimalkan," harap Wagub Jatim. (wan/abi)

Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.

Berita Terkait
Berita Terpopuler
Berita Terbaru