Keenam Kalinya Pemprov Jatim Raih WTP Dari BPK RI

 

 

Portaltiga.com:  Untuk kali keenam Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Perwakilan Keuangan (BPK) RI. Kali ini, opini WTP diraih berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2016.

 

Penghargaan opini WTP tersebut, diserahkan langsung oleh Anggota III BPK RI, Achsanul Qosasih kepada Pimpinan Sidang (DPRD) dan Gubernur Jatim Soekarwo pada acara Sidang Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Jatim, Jl. Indrapura Surabaya, Rabu (31/5) siang.

 

“Kami menyampaikan terima kasih kepada BPK yang telah memeriksa keuangan Pemprov Jatim, dan juga membimbing agar pengelolaan keuangan menjadi baik serta tidak melakukan kesalahan lagi,” kata Soekarwo usai penyerahan opini WTP.

 

Penghargaan opini WTP dari BPK ini, diakui berkat saran BPN agar pihaknya menggunakan system akrual basis dalam pengelolaan langsung direspon positif dengan menerapkannya mulai tahun 2015. Penerapan akrual basis dalam pengelolaan keuangan memudahkan jajaran bagian keuangan dalam menyusun dan membuat pelaporan walaupun pada awalnya mengalami kesulitan.

 

“Karena tadinya membuat empat pelaporan menjadi tujuh pelaporan. Memang saat ini masih belum betul semua karena masih ada beberapa kekurangan yang harus kami benahi.” ujarnya.

 

Menurutnya, yang lebih krusial dilakukan pemprov adalah perbaikan administrasi,  terutama untuk asset-aset Pemprov Jatim. Saat ini, pengelolaan asset sudah mulai tertib dan dimasukkan dalam laporan. Untuk asset yang berupa tanah, pihaknya telah bekerjasama dengan BPN untuk proses sertifikasinya, meski belum lengkap.

 

“Untuk sertifikasi tanah asset Pemprov Jatim, baru mencapai 35 % dari jumlah asset yang ada. Jadi masih banyak tanah yang belum memiliki sertifikat, belum sempurna memang tapi proses ini terus berjalan dan terus ada peningkatan kearah yang lebih baik, tidak stagnan. Semua itu dilakukan karena menggunakan akrual basis saran dari BPK ini,” jelasnya.

 

Dalam sambutannya, Anggota III BPK RI Achsanul Qosasih mengatakan, perolehan WTP oleh Pemprov Jatim sudah menjadi tren dan terus menerus dilakukan selama enam tahun berturut-turut. Ini menjadi hal yang positif bagi pemerintah daerah dan DPRD Jatim yang telah bekerja secara kompak. Sehingga pemeriksaan laporan menjadi sangat mudah.

 

“Dan ini menjadi cacatan khusus buat kami, ke depan kami ucapkan selamat kepada Bapak Gubernur, mudah-mudahan ini bisa diteruskan oleh penerusnya, karena hal ini sangat penting bagaimanapun dan hal positif harus terus diteruskan dan menjadi tambah baik serta dipertahankan,” ungkapnya.

 

Ia mengapresiasi Gubernur Jatim atas keberhasilannya mengoptimalkan dana idle/SILPA melalui penyaluran perbankan yang diberikan kepada beberapa kelompok UMKM, kopwan, dan ponpes dengan suku bunga rendah. “Dengan langkah ini maka menjadi turn over modal sehingga dapat menggerakkan ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi Jatim jauh melampaui nasional,” tuturnya.

 

Langkah ini, lanjutnya diijinkan dan agar dijadikan model di Indonesia. Dengan demikian tidak ada lagi ketakutan atas pemanfaatan dana yang tidak sesuai dengan mata anggaran.

 

“Kegiatan atau langkah ini menjadikan Jamkrida Jatimm terbaik di Indonesia, karena tekah memberikan jaminan kepada Bank bagi UMKM yang bermodal kecil yang tidak bankabel,” jelasnya. (Bmw)

 

JOIN THE DISCUSSION