• Jumat, 12 Agu 2022 18:15 WIB

Tak Cukup Operasi Pasar, tapi Tata Niaga Minyak Goreng Harus Diawasi

Tak Cukup Operasi Pasar, tapi Tata Niaga Minyak Goreng Harus Diawasi

Portaltiga.com - Ketua Fraksi PPP DPRD Jawa Timur H Ahmad Silahuddin mengakui pada prinsipnya pihaknya mengacungi jempol langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang gencar menggelar operasi pasar di berbagai titik di daerah. Ini akan meringankan konsumen kalangan menengah bawah serta pedagang kaki lima. Namun demikian, Ahmad Silahuddin berharap, seiring pemerintah gencar melakukan operasi minyak goreng di pasaran, mestinya diiringi juga dengan memperketat pengawasan tata niaganya. "Hal terpenting yang harus dilakukan pemerintah adalah mengatur tata niaga minyak goreng. Pengawasan ditingkatkan untuk menindak apabila ada penimbunan minyak goreng dan distributor nakal yang memainkan HET, " terang Ahmad Silahuddin, Kamis (16/2/2022). Putra Bupati Jombang ini menyayangkan selama ini dalam pengendalian harga, Pemerintah Provinsi hanya mengandalkan operasi pasar saja, padahal persoalannya bukan hanya itu. "Seperti minyak goreng ini, perlu ditelusuri langkanya di mana. Apakah langkanya ada di sisi distributor, di agen atau di retail/pengecer," jelas Gus Adi, sapaan akrab Ahmad Silahuddin. Lebih janjut, Gus Adi menjelaskan, jika penelusuran itu belum selesai lalu pemerintah mematok HET, bagaimana nasib toko kelontong, warung-warung di kampung. Gus Adi menyampaikan, ketika ia kroscek di lapangan, banyak pedagang gorengan yang sambat akibat harga Minyak goreng semakin tak jelas. Pedagang gorengan harus menyiasati dengan cara mengecilkan ukuran gorengan. Meski harga minyak goreng naik, padagang gorengan tidak menaikkan harga jualnya. "Bakul gorengan memperkecil ukurannya agar tetap bertahan berjualan meski untungnya minim. Yang penting tetap bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan keluarga," kata Gus Adi. "Coba bayangkan di Jawa Timur ini ada ribuan bakul gorengan yang mengalami nasib memprihatinkan. Kalau gak jual ekonomi keluarga mendeg, kalau jual untungnya pas-pasan bahkan gak untung, " imbuhnya. "Karena itu pada prinsipnya Fraksi PPP DPRD Jatim acungi jempol Pemprov Jatim melalui dinas terkait gencar menggelar operasi pasar. Namun Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus bisa memperbaiki tata niaga minyak goreng, agar perekonomian bisa lancar dan tidak ada pihak yang dirugikan," pungkas pria asal Jombang ini. (abd/abi)