Intermezzo

Paket Ekonomi Jokowi Penyebab PHK Massal Di Indonesia

Portaltiga.com, JAKARTA - Maraknya gelombang PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) besar-besaran di kalangan buruh dikarenakan kebijakan ekonomi jilid 1 sampai 9 yang dikeluarkan pemerintah gagal total. Hal ini ditandai dengan hengkangnya dua perusahaan raksasa di Indonesia yaitu Panasonic dan Thosiba yang mem PHK hampir 5 ribu karyawan yang hingga kini terancam menganggur. Presiden FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) Sahid Iqbal menegaskan jika pemerintah lewat Presiden Jokowi telah gagal melaksanakan kebijakan ekonomi jilid 1 sampai 9 sehingga banyak buruh yang terPHK. Menyusul banyaknya perusahaan yang gulung tikar akibat daya beli masyarakat menurun karena keluarnya PP 78/2015 tentang pengupahan yang membuat upah buruh lebih rendah dibandingkan dengan vietnam yang mencapai 187 USDolar, 390 USDollar untuk Malasyia, Thailand dan 395 USDollar untuk Singapura. "Kondisi ini diperparah lagi dengan masuknya investasi Cina yang jelas sangat merugikan Indonesia. Dimana investasi yang ditanamkan di Indonesia tidak saja uang atau perusahaan saja, tapi seluruh pekerjanya diambil dari Cina. Otomatis Indonesia sangat dirugikan. Apalagi tenaga dari Cina tersebut bukan ahlinya. Namun anehnya pemerintah dari Presiden hingga menterinya diam saja,"tegas Said disela-sela acara Kongres FSPMI 5 di Empire Palace, Senin (8/2). Bahkan Said menuding Pemerintah telah melakukan kebohongan publik. Pasalnya, janji mereka menghindari tidak adanya PHK dan membuka investasi asing hanya isapan jempol belaka. Buktinya, adanya strukturisasi dan rasionalisasi ternyata justru membuka peluang PHK besar-besaran. Dan otomatis pengangguran semakin banyak tentunya itu berimbas pada jumlah kemiskinan di Indonesia. Karenanya, pihaknya berharap pemerintah segera mencabut PP 78/2015 yang sangat merugikan para buruh. Termasuk minta para menteri khususnya Menakertransduk dan Meperindag untuk dievaluasi kembali kinerjanya. Sekaligus kebijakan ekonomi yang ada juga dievaluasi kembali karena tidak mampu menekan perekonomian di Indonesia. Bahkan dirinya mengibaratkan pemerintah sebagai dokter yang salah dosis dalam memberikan obat kepada pasiennya. Akibatnya banyak pasien yang meninggal dunia. (Setya)

Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.

Berita Terkait