Umum

Jika Tidak Jadi Gelar Pembelajaran Tatap Muka, DPRD Surabaya Desak Pemkot Intervensi Lebih

Baca Juga : Jokowi akan Hadiri Peringatan Hari Otoda di Balai Kota Surabaya

Portaltiga.com - DPRD Kota Surabaya mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan intervensi lebih jika Sekolah Tatap Muka yang rencananya akan dibuka pada Juli 2021 gagal digelar. Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Hari Santosa mengatakan, ada beberapa intervensi yang bisa dilakukan Pemkot. Diantaranya adalah penyesuaian waktu pembelajaran daring. "Soalnya banyak juga ketika proses belajar ini orang tua ada yang kerja, murid di rumah dan tidak ada temannya, sehingga sering terjadi kelalaian murid ini untuk bisa belajar daring, kalau mulai awal wali muridnya diajak kerjasama, diajak ngobrol mungkin bisa wali murid itu mengajukan jam-jam yang bisa digunakan," ungkapnya saat ditemui, Sabtu (26/06/2021) malam. Pasalnya, Hari selama ini menerima banyak keluhan bahwa ketika pembelajaran di rumah banyak siswa yang memiliki pola hidup yang mulai berubah. Seperti sering begadang sehingga menyebabkan siswa bangun lebih siang dan harus melewatkan pembelajaran daring. "Karena banyak lho ada 20 persen murid yang tidak mengikuti karena ketinggalan daringnya, karena malam melek, pagi bangunnya kesiangan," jelas politisi dari Partai NasDem ini. Selain itu, Pemerintah Kota juga diminta untuk memberikan anggaran tambahan selain yang bersumber dari CSR untuk kegiatan belajar daring. Pasalnya, Hari juga banyak menerima keluhan terkait permasalahan biaya tambahan yang dikeluarkan orang tua siswa untuk memenuhi kuota internet dalam pembelajaran daring. "jangan hanya CSR aja, coba anggarkan yang cukup untuk kegiatan ini, saya yakin teman-teman dewan akan mendukung," pungkasnya. Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, rencananya PTM akan dimulai pada bulan Juli saat penerimaan siswa baru. Namun masih harus melihat kondisi keselamatan siswa dilihat dari jumlah kasus Covid-19 di Surabaya. "Tatap muka nanti Juli usai penerimaan siswa baru. Kita juga sudah melakukan asesmen dan ada sekolah yang sudah bisa dibuka. Tapi dengan kondisi yang naik seperti ini, tidak bisa dilanjutkan karena tanggung jawab keselamatan anak-anak adalah tanggung jawab saya. Maka saya lebih mengutamakan keselamatan anak-anak," kata Eri kepada wartawan di Balai Kota Surabaya, Selasa (22/6/2021). (tea/tea)

Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.

Berita Terkait

LKPJ Wali Kota 2023, DPRD Surabaya Soroti Hal Ini

Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Surabaya 2023 disampaikan Wakil Wali Kota (Wawali), Armuji pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Surabaya, Rabu (20/3/2024), dengan tema “Penguatan SDM, Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Transformasi Eko …