portaltiga.com
Headline Umum

Jatim Hanya Dijatah 9 Botol Vaksin PMK, Komisi B: Gunakan Anggaran Darurat

Portaltiga.com – Keinginan peternak sapi di Jatim untuk segera mendapatkan vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) belum bisa terealisasi. Padahal Jatim merupakan salah satu daerah terbesar memenuhi kebutuhan stok daging sapi secara nasional.

Data terbaru dari UPT Lab Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jatim di Tuban, vaksin impor yang dijanjikan oleh pemerintah untuk Jatim ternyata hanya 9 botol. Setiap satu botol bisa untuk vaksin 100 ekor sapi. Sembilan botol tersebut didistribusikan, 1 botol untuk Kabupaten Sidoarjo, 3 untuk Malang dan 4 botol untuk Pasuruan.

“Kita, Tuban yang menjadi daerah nomor dua penghasil daging terbesar di Jatim malah belum mendapatkan. Sehingga yang kita lakukan saat ini intens sosialisasi bagimana menyiapkan obat obatan tradisional dari tanaman-tanaman serta vaksin kesehatan untuk sapi-sapi peternak,” ujar kepala UPT Lab Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jatim di Tuban, drh Triastuti Wulandari, Senin (21/06/22).

Hal ini disampaikan di sela mengikuti kegiatan Komisi B DPRD Jatim saat kunjungan kerja terkait kondisi sapi peternak, di Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban.

Menyikapi hal ini komisi B DPRD Jatim yang dipimpin Subianto sangat kaget dengan turunnya vaksin PMK di Jatim hanya 9 botol atau sama dengan vaksin untuk 900 sapi di Jatim.

“Ini jelas tidak representatif jumlah sapi di Jatim. Sapi di Jatim saat ini ada 5 jutaan. Sedangkan vaksin yang tersedia hanya 900 sapi,” ujarnya.

Kujungan kerja juga diikuti anggota Komisi B lainnya, yaitu Mirza Ananta dan Achmad Iwan Zunaih (Fraksi Nasdem), Agataha Retnosari dan Daniel Rohi (FPDIP) serta HM. Rofik (Fraksi Partai Gerindra).

Politisi Partai Demokrat ini berharap pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pertanian Dirjen Peternakan, untuk menambah kuota bagi keperluan sapi di Jatim yang cukup besar ini.

“Kita berharap Gubernur juga lakukan koordinasi kembali dengan pihak kementerian untuk menambah kuota vaksin PMK di Jatim. Pemberian kuota 9 botol untuk 900 sapi di Jatim belum merepresentasikan kebutuhan vaksin di Jatim. Apalagi Jatim adalah provinsi terbesar pemasok daging sapi secara nasional,” jelasnya.

Sementara itu sambil menunggu tambahan vaksin, lanjut Subianto, pihaknya meminta kepada Pemprov Jatim untuk segara mengeluarkan dana darurat guna penanganan PMK di Jatim.

Ini sangat diperlukan mengingat saat ini terjadi keresahan serius di masyarakat peternak di Jatim. Bila kita tidak segera menambah anggaran untuk penanganan PMK saat ini, maka akan membunuh para peternak yang ada di Jatim.

“Kita di Komisi B sepakat dalam waktu dekat pimpinan Komisi B dan DPRD Jatim untuk lakukan pertemuan dengan Gubernur guna membicarakan hal ini. Sehingga anggaran darurat penanganan PMK segera diturunkan,” pungkasnya.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Jatim lainnya Mirza Ananta mengatakan, kondisi PMK di Jatim ini cukup memprihatinkan dan mengkhawatirkan. Namun pihaknya menilai tidak ada gerak cepat dari Dinas Peternakan Jatim. Dinas Peternakan Jatim sampai saat ini terkesan lambat.

“Ini semua seharunya tergantung dari kepala dinasnya. Kondisi yang genting saat ini terkait PMK, tidak satset satset dalam penanganan. Ini kan cukup mengecewakan,” ujarnya.

“Jangankan soal PMK, soal lain saja terkait peternakan saya anggota dewan sering sampaikan persoalan, lambat dalam merespon. Ini kita anggota dewan aja lambat direspon apalagi masyarakat langsung,” lanjutnya.

Kata Politisi Nasdem ini, dalam kondisi masyarakat peternak yang bingung ini, pemerintah jangan hanya memberikan janji-janji saja tanpa ada realisasi.

“Segera buat gerakan-gerakan yang bisa memberikan rasa nyaman dan mengurangi kebingungan terkait PMK ini. Kalau ndak ada dana ya sampaikan ke Gubernur. Kita di Komisi B akan support untuk desak Gubernur untuk cairkan dana. Ini kan kondisi darurat,” pintanya.

Politisi asli Ponorogo ini mengatakan pula saat ini perlu ada pemberian bantuan untuk peternak yang ada di Jatim. Bantuan dana hibah harus juga diberikan kepada para peternak.

“Akses bantuan bagi peternak harus dibuka. Kasihan peternak kalau mereka kita biarkan dan tidak ada turun tangan pemerintah untuk memberikan bantuan pada peternak,” pungkasnya.(ars/abi)

Related posts

Banyak UMKM Tak Tahu Program Jatim Bejo

admin

3 Ribu Ton Beras Vietnam Ngendon di Banyuwangi, Pemerintah Didesak Evaluasi Impor

admin

DPRD Jatim Minta Ada Regulasi Batasi Peralihan Lahan

admin