• Selasa, 27 Sep 2022 16:06 WIB

Dewan Minta Dinkes Jatim Transparan Data Gizi Buruk

Dewan Minta Dinkes Jatim Transparan Data Gizi Buruk

Portaltiga.com - DPRD Jatim meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) transparan dalam menyajikan data gizi buruk di Jatim. Pasalnya, data dan fakta di lapangan ada ketidaksesuaian. Penyerapan anggaran terkait penanganan gizi buruk di Jatim termasuk stunting yang rendah sampai saat ini menguatkan sinyalemen Dinkes tidak menyajikan data yang benar terkait hal tersebut. "Serapan yang rendah sampai dengam triwulan ketiga dalam anggaran 2019 ini semakin membuktikan data yang di sajikan tidak transparan dan tekesan ada yang ditutup tutupi," ujar Mathur Husyairi anggota DPRD Jatim dari Partai Bulan Bintang (PBB), Selasa (3/9/2019). Mathur menegaskan harus segera dilakukan evaluasi mengingat data yang disajikan terkait gizi buruk dan stunting tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Seharusnya hal ini tidak perlu terjadi bila data yang dimiliki oleh Dinkes ter-update dan dilakukan dengan transparan. "Jangan seperti saat ini, kondisinya tidak transparan. Berapa jumlah pasti stunting dan gizi buruk di Jatim. Yang imbasnya dana yang telah dialokasikan untuk penanganan hal itu tidak terserap dengan baik," ungkapnya. Saya melihat pihak Dinkes dalam menyusun anggaran penanganan gizi buruk dan stunting terkesan ngawur. Serapan anggarannya yang rendah lalu bisa menyusun anggaran untuk penanganan gizi buruk tentunya atas dasar apa mereka menyusun. Ini jelas sekali mereka ngawur, lanjutnya. Dijelaskan politisi asal Madura ini, untuk menyusun anggaran tentunya ada evaluasi sebelumnya. Sebelum menyusun anggaran, Dinas Kesehatan Jatim mengevaluasi program yang dijalankan. Ada evaluasi dan monitoring program yang dijalankan sebelumnya. Inii kelihatannya tidak dilakukan," pungkasnya. Sebelumnya, persoalan ini juga di ungkap Ketua Sementara DPRD Jatim Kusnadi. Temuan di lapangan, banyak kota/kabupaten yang ternyata data stunting dan gizi buruknya tidak ter-cover oleh Dinas Kesehatan Jatim. "Saya beberapa waktu lalu juga ngobrol dengan pemerintah di Kabupaten Malang. Selama ini kita tidak mendengar stunting di Kabupaten Malang. Tetapi angka stuntingnya di situ tinggi, kenapa data itu tidak ada, karena memang ditutup tutupi, kata Kusnadi. (ars/abi)