Baca Juga : 120 Anggota DPRD Jatim 2024-2029 'Diospek', Ingat Pesan Sekjen Kemendagri Ini
Portaltiga.com - Pengurus National Paralympic Committe Indonesia (NPCI) Jawa Timur mengadu ke DPRD Jawa Timur karena merasa dianaktirikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Mereka berharap bisa difasilitasi oleh DPRD Jatim bisa audensi dengan Gubernur Khofifah Indar Parawansa agar bisa mendapat anggaran untuk pembinaan atlet difabel Jatim. Rombongan NPCI Jatim yang terdiri dari lima orang dipimpin langsung oleh Imam Kuncoro selaku ketua NPCI Jatim serta diterima oleh Ketua DPD Jatim, Kusnadi SH MH di ruang kerjanya, Rabu (11/12/2019) Usai pertemuan, Ketua NPCI Jatim Imam Kuncoro yang didampingi lima orang pengurus dan Rio Susanto salah satu pengurus NPCI pusat, mengaku bersyukur karena sudah diterima langsung oleh ketua DPRD Jatim. "Tujuan kami adalah minta dimediasi keinginan NPCI Jatim untuk memperjuangkan pemberangkatan atlet paralympic Jatim pada Pekan Paralympic Nasional (PPN) November 2020 di Papua. Alhamdulillah Ketua DPRD Jatim siap memediasi dengan Ibu Gubernur Jatim," ujarnya. NPCI Jatim berharap keberangkatan para atlet paralympic Jatim ke Papua nantinya bisa sesuai dengan alur yang sebenarnya, sebagaimana para atlet normal yang mengikuti even kejuaraan baik tingat nasional maupun internasional. "Persiapan para atlet paralympic Jatim sudah berjalan dengan baik. Bahkan dua pekan lalu pada pekan pelajar paralympic nasional atau Popnasnya anak-anak difabel, Jatim berhasil menjadi juara umum walaupun tanpa training center. Padahal para pesaing seperti dari Jateng itu ada PPLP tapi kita berhasil menjadi juara umum," beber Imam Kuncoro Lebih jauh Imam menjelaskan bahwa pada Pekan Paralympic Nasional, NPCI Jatim hanya bisa mengakomodir sebanyak 75 atlet paralympic. Sedangkan target medali pihaknya tak berani memberikan target muluk-muluk. "Dalam Pekan Paralympic Nasional prestasi Jatim yang terbaik adalah menempati peringkat ke 8, sebab dibanding provinsi lain, Jatim memang kalah jauh karena kurang perhatian dari pemerintah daerah," jelasnya. Selain itu, pihaknya juga tengah mempersiapkan 14 atlet paralympic Jatim yang akan mewakili Indonesia pada ajang Asean Paralympic di Manila Philipina setelah perhelatan Sea Games di Phipilina selesai. "Bahkan dua atlet paralympic Jatim juga berhasil lolos paralympic games 2020 di Tokyo Jepang. Untuk cabor tenis meja dan cabor bulutangkis. Mudah-mudahan mereka bisa mempersembahkan medali emas. Itu anak asal Mojokerto dan Situbondo," ungkap Imam Kuncoro. Senada, Rio Susanto salah satu pengurus NPCI Pusat menambahkan bahwa potensi yang dimiliki atlet paralympic Jatim itu sangat baik. Namun karena kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah sehingga prestasinya sulit berkembang. "Semoga saja pemahaman yang selama ini kami anggap kurang menjadi tercerahkan, bahwa disabel sport dan abel sport itu punya hak-hak yang sama. Apabila pemerintah itu mengabaikan itu juga sama juga melanggar UU No.3 tahun 2008 dan UU No.8 tahun 2016 tentang hak-hak disabilitas," terang Rio. Sementara itu, Ketua DPRD Jatim Kusnadi mengaku kaget saat mendengar keluhan dari NPCI Jatim lantaran selama ini kurang mendapat perhatian dari Pemprov Jatim. Padahal asumsi DPRD Jatim selama ini sudah memberikan perhatian yang cukup melalui alokasi anggaran yang diberikan kepada KONI Jatim. "Masalahnya ternyata NPCI itu sudah bukan menjadi bagian dari KONI Jatim sejak 2016 lalu, sehingga mereka tak lagi mendapat perhatian maupun support anggaran dari pemprov Jatim," jelas politisi asal PDI Perjuangan. Konsekuensi paralympic terpisah dengan KONI itu mengikuti aturan paralympic internasional sehingga sejak tahun 2005 NPCI Jatim mengajukan pemisahan dengan KONI dan baru disetujui pada tahun 2016 lalu. Persetujuan KONI itu mengacu pada UU No.8 tahun 2016 tentang penyelenggaraan olahraga penyandang disabilitas. "Kalau saya tidak ketemu dengan mereka, saya juga ngak tahu kalau mereka itu adalah organisasi olahraga khusus untuk penyanang disabilitas ang berdiri sendiri di luar KONI," ungkap Kusnadi. Kusnadi berjanji akan mendiskusikan masalah ini dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa agar para atlet difabel ini juga mendapatkan perlakuan yang sama dengan atlet normal yang ada di Jatim karena mereka bertanding itu juga untuk mengharumkan nama Jatim dan bangsa Indonesia. (ars/abi)Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.