Baca Juga : Fraksi Demokrat Doakan Khofifah-Emil Menang Pilgub, Kawal Program 5 Tahun Mendatang
Portaltiga.com - Pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) terus dilakukan oleh pimpinan DPRD Jatim sementara. Kali ini AKD yang dibentuk yaitu fraksi-fraksi di DPRD Jatim. Dari 11 partai politik dapat jatah kursi di DPRD Jatim membentuk sembilan fraksi di DPRD Jatim. Adapun fraksi yang dibentuk, PDI Perjuangan ada 27 kursi, ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 25 kursi, Partai Gerindra 15 kursi, Partai Demokrat 14 kursi, dan Partai Golkar 13 kursi. Selanjutnya, Partai Nasdem 9 kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) 6 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 5 kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 4 kursi, serta masing-masing 1 kursi untuk Partai Hanura dan Partai Bulan Bintang (PBB). Ketua DPRD Jatim sementara, Kusnadi ditemui usai paripurna DPRD Jatim, Kamis (5/9/2019) mengatakan untuk membentuk fraksi di DPRD Jatim minimal lima orang. Saat ini ada delapan partai politik yang memenuhi syarat satu fraksi yaitu PDIP, PKB, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Golkar. Selanjutnya, Partai Nasdemi, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Untuk Fraksi PKS, Hanura, dan PBB digabung menjadi satu. Adapun untuk pimpinan Fraksi PDIP adalah Sri Untari Bisiwarno, PKB adalah Anik Maslacha, Fraksi Gerindra adalah Ahmad Hadinuddin, Fraksi Demokrat adalah Sri Subianti, Golkar adalah Sahat Tua Simanjutak. Selanjutnya Fraksi Nasdem ketuanya Muzamil Syafii, Fraksi PAN adalah Basuki Babussalam, Fraksi PPP adalah Musyafa Noer, Fraksi Keadilan Bintang Nurani dipimpin oleh H. Arif Hari Setiawan. Ketua Fraksi PKB Jatim Anik Maslachah mengatakan meski saat ini PKB dapat kursi nomor dua di DPRD Jatim FPKB tetap terus mewarnai dan berjuang baik dinternal alat kelengkapan dewan. Kami minta kepada semua anggota Fraksi untuk terus semangat berjuang demi kemeslahatan umat, ujarnya. Kedua yaitu, memperjuangkan pendidikan madrasah aliyah untuk mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah provinsi Jatim. Prinsip kalau SMA/SMK negeri maupun swasta dapat bantuan, maka madrasah aliyah (MA) juga bisa mendapatkan bantuan dari Pemprov Jatim, harapnya. Ketiga yaitu FPKB ini lahir dari Nahdatul Ulama maka wajib bagi FPKB memperjuangkan dan manut patuh pada Kiai NU, yang keempat yaitu persoalan utama Jatim adalah disparitas dan kemiskinan. Selain itu, juga pendidikan dan kesehatan serta tindakan kekerasan/diskriminasi masih memerlukan perhatian serius di Jatim. (ars/abi)Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.