Baca Juga : Komisi A DPRD Surabaya Soroti Maraknya Tawuran, Koordinasi Dengan Bakesbangpol
Portaltiga.com - Memasuki Triwulan kedua atau bulan Juni, laporan terkait serapan dana yang telah dilakukan Dinas Pekerjaan Umum, Bina marga dan Pemasutan telah sesuai dengan target yakni sebanyak 45 persen. Kondisi ini disoroti oleh DPRD Kota Surabaya sebagai kondisi yang baik. Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya Endy Suhadi menjelaskan, meskipun telah sesuai dengan target, Dinas PU dan Bina Marga membutuhkan tambahan dana untuk pembebasan persil untuk pembangunan Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB) dan Jalur Lingkar Luar Timur (JLLT). "Cuma tinggal beberapa daerah atau wilayah di JLLB atau JLLT itu yang kurang," jelasnya usai dengar pendapat dengan Dinas PU terkait evaluasi serapan APBD 2019 di Gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (24/06/2019). Ia juga menjelaskan masih terdapat beberapa kendala terkait masalah anggaran untuk pembebasan lahan. Untuk JLLB membutuhkan anggaran sebesar Rp 75 M, sedangkan JLLT Rp 200 M. "Kalau JLLB itu membutuhkan pembebasan beberapa persil yang nilainya Rp 75 M, kalau yang JLLT itu ada sekitar 1000 persil yang membutuhkan sekitar 200 Miliar lebih," urai politisi dari Partai Gerindra ini. Untuk masalah JLLT pihak dewan akan melakukan evaluasi terkait ditemukannya satu persil yang nilainya mencapai Rp 150 M. Untuk menanggapi hal ini pihak dewan akan mengundang pemilik persil ke DPRD Kota Surabaya untuk mengetahui alasan mahalnya persil tersebut agar pembangunan akses jalan yang direncanakan pemkot Surabaya dapat dikebut. "150 M itu hanya milik satu orang. Itu nilainya sangat fantastis menurut kita. Makanya si pemilik persil ini nanti dalam waktu dekat akan diundang oleh Komisi C," pungkasnya. (tea/tea)Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.