Hearing Tak Dihadiri Kepala Dinas, Dewan Surabaya Nilai Pemkot Kurang Serius Tata Ampel

Baca Juga : Imbas Kecelakaan Maut Pesta Halowen, DPRD Surabaya Soroti SOP Hingga Pajak RHU

Portaltiga.com - Komisi C DPRD Kota Surabaya kembali menggelar hearing terkait penataan kawasan wisata religi Ampel. Hearing kali ini beragendakan untuk mendengarkan kajian akademis dari pemkot Surabaya. Sektretaris Komisi C DPRD Kota Surabaya, Camelia Habiba, SE menjelaskan, pemkot Surabaya dinilai kurang serius dalam menata kawasan Ampel. Kekurangseriusan ini dinilai dari masih belum tersedianya kajian akademis dari pemkot. "Komisi C ini meminta pemerintah kota ini sudah tiga tahun lebih. Tapi buktinya seperti ini. Tidak ada keseriusan pemerintah kota ini untuk menata kawasan wisata Ampel ini lebih religi," jelasnya saat ditemui di gedung DPRD Kota Surabaya, Rabu (15/5/2019). "Makanya kita minta benar-benar sampai saat ini pun kajian akademisnya belum ada," tambahnya. Dalam hearing yang mengundang berbagai dinas terkait, seperti Disbudpar, Bappeko, Dinas tanah, Dinas Cipta Karya ini tidak dapat menunjukkan progres kajian yang telah dilakukan, karena perwakilan yang hadir adalah staf bukan dari kepala dinas masing-masing. Hal ini, menurut Habiba menyebabkan perwakilan yang hadir tidak dapat memberikan kebijakan dan penjelasan soal progres dari Pemkot Surabaya. Ia sejatinya menginginkan agar kepala dinas terkait mampu hadir di Gedung Dewan guna menunjukkan keseriusan Pemkot yang ingin menata kawasan Ampel. "Kami tidak ingin yang datang adalah staf yang dia tidak bisa mengambil kebijakan, dia tidak bisa memberikan penjelasan terkait progres keseriusan dari pemerintah kota," tegasnya. Ia menginginkan sebelum berakhirnya bulan Ramadhan ini, pihak Pemkot Surabaya segera bertemu dengan dewan guna memberikan kajian akademik agar pemkot juga dapat menunjukkan keseriusannya dalam menata kawasan ampel yang telah memiliki grand design penataan kawasan Ampel. Ia pun mengaku bersedia mengalah kepada kepala dinas terkait dalam menggelar pertemuan ulang hingga para kepala dinas dapat hadir tanpa diwakili oleh stafnya. Tujuannya agar dapat memberikan progres yang semakin baik. "Makanya kalau sekarang ini kita yang menjadwalkan, besok kita akan koordinasi, kita manut kepala dinas, kapan bisanya, sehingga tidak ada alasan mereka tidak datang," pungkasnya. Diketahui, DPRD telah mengusulkan untuk menata kawasan Ampel dengan berbagai cara. Salah satunya adalah memindahkan rumah potong hewan yang ada di Pegirikan dan akan dibangun museum Sunan Ampel yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada para pengunjung, tentang sejarah Sunan Ampel. Selain itu penataan Kawasan Ampel diperlukan agar para peziarah dan UKM yang ada di kawasan itu menjadi semakin nyaman dalam berwisata sehingga berdampak pada faktor ekonomi yang lebih positif. (tea/tea)

Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.

Berita Terkait
Berita Terpopuler
Berita Terbaru