Baca Juga : Khofifah-Emil Dinobatkan jadi Ibu-Bapake Perangkat Desa Jatim karena Alasan Ini
Portaltiga.com - Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak kembali menegaskan bahwa Tim Penggerak (TP) PKK akan menjadi shadow government atau pemerintah bayangan. Hal ini ditunjang oleh besarnya jaringan yang dimiliki hingga ke tingkat dasawisma serta peran pentingnya dalam peningkatan kualitas SDM di berbagai bidang. PKK dengan jaringan dan semangat gotong royongnya akan melengkapi tindakan pemerintah untuk membawa dampak nyata pada pembangunan di Jatim, terang Emil sapaan akrab Wagub Jatim saat membuka Rapat Koordinasi Tim Penggerak PKK Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun 2019 di Hotel Utami, Sidoarjo, Rabu (24/4/2019). Emil menjelaskan, PKK pada hakekatnya adalah organisasi yang bisa menggerakkan masyarakat. Dimana tindakan pemerintah tanpa gerakan masyarakat hanya akan menjadi project saja, dan bukan sebuah program. Atau, hanya selesai menjadi output saja dan bukan sebuah outcome. Pendekatan pada kegiatan PKK bukan hanya per project tapi juga pendampingan pada tiap program, sehingga menunjukkan adanya intervensi sosial dari PKK terhadap program pemerintah, ujar Emil yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Bupati Trenggalek. Ditambahkan, salah satu tantangan besar adalah persoalan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jatim yang menduduki peringkat ke 15 dari 34 provinsi di Indonesia. Padahal ekonomi Jatim berada pada posisi kedua terbesar di Indonesia. Selain itu, berdasarkan data yang ada rata-rata angkatan kerja di Jatim lulusan SD atau maksimal SMP. Kemiskinan di Jatim juga masih tinggi serta masih tingginya angka stunting di beberapa wilayah di Jatim, ungkap Emil sembari menambahkan bahwa PKK merupakan organisasi yang bisa membantu Jatim untuk lepas dari permasalahan ini. Wagub Emil berharap, PKK mampu menjalin koordinasi dan kemitraan secara harmonis dengan pemerintah daerah, utamanya dengan OPD agar dapat tersinergi kegiatannya. Apalagi, dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) No. 99 tahun 2017 bisa memberi peluang pada PKK untuk mengintegrasikan programnya dengan pemerintah. Melalui Perpres 99 Tahun 2017 diharapkan semua kader PKK hingga ke level dasawisma bisa melakukan koordinasi yang lebih strategis dan komprehensif, ungkapnya. Selain itu, TP-PKK di masing-masing desa diharapkan ikut berperan aktif dalam mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembanguna Desa (Musrenbangdes) terutama dalam menyusun APBD Desa. TP-PKK dapat memanfaatkan dana desa untuk membiayai 10 Program Pokok PKK. Kami harapkan konsolidasi dengan bupati/walikota beserta ketua TP PKK nya bisa semakin kompak, sehingga bisa menjawab tantangan Jatim ke depannya, pungkasnya.(fey/fey)Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.