Baca Juga : Bentangkan Bendera Merah Putih Terpanjang di Suramadu, Khofifah Terima Piagam Rekor Muri
Portaltiga.com - Pemerintah berencana untuk menggratiskan tarif tol Surabaya-Madura (Suramadu), pada Sabtu (27/10/2018) besok. Pembebasan biaya ini bertujuan untuk meningkatkan perekomian di Madura dengan mempermudah mobilisasi dari Madura ke Surabaya atau sebaliknya. Namun Achmad Solikin Pakar Ekonomi Publik FEB Unair kepada Radio Suara Surabaya, Jumat (26/10/2018), memiliki pandangan yang berbeda. Pembebasan tarif tersebut hanya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya karena aktifitas ekonomi akan lebih banyak di Surabaya daripada di daerah Madura. Ini dikarenakan dari sisi aktifitas ekonomi, selama ini pergerakan jembatan Suramadu lebih banyak digunakan untuk penyeberangan orang daripada barang. Sehingga jembatan Suramadu lebih banyak digunakan masyarakat untuk beraktifitas ke Surabaya. "Keberadaan jembatan Suramadu itu lebih menguntungkan Surabaya dari pada Madura karena selama ini pergerakan di jembatan Suramadu lebih banyak untuk menyeberangkan orang dari pada menyeberangkan barang. Jadi kalau dilihat dari sisi ekonomi, pergerakan-pergerakan orang dari Madura ke Surabaya lebih banyak, dan belum terlihat signifikan mendorong perekonomian di Madura," jelasnya. Menurut Achmad, jika fungsi jembatan masih banyak digunakan untuk penyeberangan orang tanpa adanya peningkatan infrastruktur di daerah Madura, maka kebijakan ini hanya akan menguntungkan aktifitas perdagangan di Surabaya. Belum lagi industri-industri di Madura yang belum ditopang dengan infrastruktur yang memadai. "Karena industri-industri di Bangkalan belum didukung sarana prasarana, yang ada Bangkalan berkembang hanya kuliner-kuliner saja. Akhirnya orang-orang Bangkalan lebih banyak belanja di Surabaya daripada belanja di Bangkalan. Maka ditakutkan aktifitas perdagangan di Surabaya yang lebih berkembang," tambahnya. Selain itu, risiko lain dari kebijakan ini adalah biaya perawatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. "Ketika itu digratiskan, masalah biaya perawatannya itu pasti nanti akan menjadi tanggungan pemerintah. Misal akses jalan pintu Madura itu tanggung jawab siapa, Pemkab Bangkalan atau (pemerintah) pusat, jadi harus jelas dulu," ujar Achmad. Meskipun begitu, Achmad mengakui bahwa kebijakan ini cukup baik dalam hubungan distribusi dari Surabaya ke Madura menjadi lebih mudah. Namun ia juga menggarisbawahi, bahwa pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah yang besar. Salah satunya pembangunan infrastruktur dan kemudahan sistem untuk menarik investor agar mau menanamkan investasi mereka di Madura. (ssn/abi)Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.