Baca Juga : Eri-Armuji Terima Rekom Demokrat untuk Maju Pilwali Surabaya 2024
Portaltiga.com - DPD Partai Demokrat Jawa Timur dikabarkan termasuk yang akan mendapat dispensasi jika mendukung Jokowi-Amin Ma'ruf di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Namun demikian, Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Soekarwo tidak menanggapi kabar tersebut. Ia menegaskan kembali saat ini fokusnya adalah di Pemilihan Legislatif (Pileg). Partainya juga telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai peningkatan jumlah legislatif dan kuantitasnya. "Saat ini saya fokus untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas calon legislatif (dari Partai Demokrat)," tegas Pakde Karwo, sapaan akrabnya, saat ditemui wartawan di gedung DPRD Jatim, Rabu (12/9/2018). Dilanjutkan, untuk itu pihaknya saat ini melaksanakan coach clinic. "Memberi bekal untuk mendekati dan berkomunikasi dengan pemilih. Bagaimana yang yes harus diapakan, yang no diapakan dan lain sebagainya," lanjut Pakde Karwo. Soal pilihan dalam Pilpres 2019 nanti bukan ranahnya. "Tentang pilihan-pilihannya, itu tidak bisa standar disiplinnya. Hatinya orang kan tidak bisa didisiplin. Tetapi dalam rangka kegiatan struktural organisasi fokus kita memenangkan legisltaif," tandas dia. Seperti diketahui, Partai Demokrat akan memberikan dispensasi kepada kadernya yang mendukung capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyebutkan, hal itu untuk menjaga suara partai. "Kami lihat opini dan animo masyarakat di sana untuk mendukung Pak Jokowi tinggi sehingga kami harus berpikir juga menyelamatkan partai kami dengan demikian nanti akan ada dispensasi khusus dari DPP terhadap daerah tertentu. Tidak banyak, sedikit sekali," kata dia, Minggu (9/9/2018) lalu. Menurut dia, pihaknya telah mengelar rapat khusus terkait sejumlah persoalan internal partai, termasuk mengenai sikap sejumlah kader yang justru memilih mendukung capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin. Ia mengklaim, tak banyak daerah yang memberikan dukungan pada Jokowi dalam pilpres. Di antaranya Papua. Ia menjelaskan dalam Rakorda ada 23 provinsi yg meminta berkoalisi dengan Prabowo dan 7 provinsi yang meminta berkoalisi dengan Jokowi. Tapi tak signifikan, artinya perimbangan suaranya antara 51 hingga 49 persen, 52 hingga 48 ya. Hanya 4 provinsi yang memang signifikan, tinggi sekali 70 kontra 30, 65 kontra 35 persen yang memang menghendaki mendukung pak Jokowi. Jadi mungkin yang 4 provinsi ini akan kami pertimbangkan dispensasi khusus, kata Ferdinand. Ia menjelaskan, sikap ini diambil untuk menyelamatkan calon anggota legislatifnya. Oleh karena itu, Demokrat akan mencari formula khusus agar partainya bisa hidup di daerah sekaligus bisa memenangkan Prabowo. Sebab bila Demokrat memiliki kebijakan garis lurus mendukung Prabowo maka akan menyulitkan kadernya di bawah yang daerahnya banyak pemilih Jokowi. (ars/abi)Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.