Baca Juga : Ketika Asa Petani Rumput Laut di Sumenep Masih Tersekat
Portaltiga.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengukuhkan kepengurusan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) periode tahun 2015-2019, yang dipimpin Gubernur Jawa Timur Soekarwo sebagai ketua umum, di Hotel Borobudur Jakarta, Senin (2/7/2018). Dalam arahannya, Mendagri yang juga sebagai pembina APPSI mengapresiasi APPSI yang antara lain mampu berperan strategis mengkonektivitaskan keunggulan perdagangan antar daerah melalui perdagangan antar pulau. Jakarta yang membutuhkan sekitar 43 ribu sapi untuk memenuhi kebutuhan daging masyarakatnya, misalnya, terfasilitasi kebutuhannya dengan baik atas dukungan asosiasi ini. Jumlah tsb bisa dipenuhi dari provinsi produsen sapi, seperti NTT dan Jatim, dengan provinsi-provinsi lain yang dilewati tetap memperoleh manfaat dari perdagangan ini. Inilah salah satu bentuk dan peran dari APPSI. Ada sinergi dan konektivitas yang dibangun, ujarnya sambil mempertanyakan kenapa harus impor beras, jika di masing masing provinsi terdapat stock beras. Mewujudkan dan membangun konektivitas antar provinsi inilah yang perlu terus dilakukan oleh asosiasi pemerintah provins ini. APPSI, lanjut Mendagri, juga dituntut mampu merumuskan keputusan-keputusan yang strategis dan tidak boleh menciptakan sekat-sekat daerah atau kewilayahan. Apalagi, gubernur merupakan tangan kanan Presiden. Dengan demikian, APPSI dituntut mampu menyelaraskan program di daerah dengan program nasional. Semoga rakerda ini menghasilkan keputusan-keputusan positif yang mempu mempercepat kesejahteraan masyarakat, harapnya. Sementara itu, dalam sambutannya usai dikukuhkan Mendagri, Ketua Umum APPSI Soekarwo mengatakan pengurus APPSI saat ini merupakan penyempurnaan kepengurusan. Pengukuhan ini, lanjut Pakde Karwo-sapaan akrabnya, mempunyai makna APPSI harus terus meningkatkan tugas dan fungsinya sebagai organisasi kerjasama dan hubungan kemitraan antar provinsi. Juga, sebagai penghubung antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka peningkatan pembangunan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Di hadapan Mendagri, Pakde Karwo menyampaikan beberapa program telah menjadi fokus APPSI dalam mempercepat terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil makmur. Namun demikian, kepengurusan baru menambahkan beberapa program tambahan prioritas. Diantaranya, program seminar nasional dan penganugerahan bagi para gubernur di berbagai bidang, yang puncaknya akan dilakukan pada bulan Januari 2019 di Jakarta. "Agar penilaian lebih independen, maka program ini, kami kerjasamakan tim appraisal independen ujarnya. APPSI, lanjutnya, juga akan melaksanakan Program Ekspedisi Jalur Darat 34 Gubernur yang bertujuan untuk menggali informasi secara komprehensif berbagai inovasi kebijakan yang telah diimplementasikan di masing-masing daerah. Nantinya, tim ekspedisi APPSI ini akan bertatap muka dengan 34 gubernur mulai dari Provinsi Aceh sampai Papua. Selanjutnya, dieksposr di Jawa Pos Group, Radar, Tribunnews, Antara, dan Detik.com, imbuhnya. Terkait dengan suksesnya pelaksanaan pilkada serentak 2018, APPSI memandang perlu segera ditindaklanjuti dengan konsolidasi efektif untuk menjamin pemerintahan dan pembangunan berjalan on the track pasca pelaksanaan pilkada. Menurutnya, memastikan kondusivitas Indonesia yang hal ini sekaligus menjaga iklim investasi menjadi tanggung jawab bersama. Sementara itu, masih menurut Pakde Karwo, APPSI akan mendorong percepatan substitusi impor melalui kerjasama perdagangan produk unggulan antar daerah. Ini dilakukan untuk mengatasi problem masih tingginya komoditi impor bahan baku dan penolong, "Selain mengurangi ketergantungan impor bahan baku, kerjasama perdagangan antar daerah dapat mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya daerah yang memiliki bahan mentah untuk diolah menjadi bahan baku industri, " ujarnya orang nomor satu di Jatim tersebut. Di akhir sambutan, Pakde Karwo menegaskan perlunya APPSI untuk memfokuskan program kerja pada penguatan kualitas pasar tenaga kerja, khususnya menghadapi demografi tahun 2028- 2030, yang bisa menjadi bencana kalau tidak terkelola baik, atau menjadi sebuah bonus jika dilakukan sebaliknya. "Saya mengajak para gubernur untuk mengutamakan pendidikan vokasional, sehingga SDM menjadi berkualitas jika dihububgkan dengan dunia usaha dan dunia industri," ujarnya. (fey/abi)Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.