Baca Juga : Risma Pantau Pendangkalan Sungai di Kota Madiun, Punya Solusi Begini
Portaltiga.com - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menilai kandidat petahana dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 rawan menggunakan fasilitas negara. Karena itu, masyarakat diminta untuk mengontrol, agar Pilkada berjalan fair dan adil. "Ada hal yang menarik yang disampaikan KPK, petahana harus dikontrol karena cenderung menggunakan fasilitas negara," kata Soekarwo pada Selasa (6/2/2018). Soekarwo berharap, agar kandidat petahana di Pilkada Jatim sadar, dan bisa legowo untuk tidak memakai fasilitas negara ketika sosialisasi ke masyarakat. "Saya kira ini indikasi yang dilakukan KPK harus dicermati. Mestinya fasilitas negara tidak digunakan," tegasnya. Menurut dia, kandidat yang maju dalam Pilkada seharusnya jauh-jauh hari untuk tidak menggunakan fasilitas rakyat. Mereka harus paham dan mengetahui posisi tersebut. "Fasilitas negara tidak boleh digunakan, jauh hari bukan hanya pendaftaran," tambahnya. Sekadar diketahui, ada 18 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak 2018. Selain Pemilihan bupati dan walikota, nantinya juga akan digelar Pemilihan Gubernur Jawa Timur. (abi/tea)Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.