Portaltiga.com - Jawa Timur, sebagai pilar kedua ekonomi nasional dengan kontribusi industri pengolahan mencapai 30,85% terhadap PDRB, kini berada di persimpangan jalan yang krusial. Di satu sisi, angka pertumbuhan ekonomi tampak stabil dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sempat menunjukkan tren penurunan ke angka 4,19% pada akhir 2024.
Namun, di balik angka-angka optimistis tersebut, sebuah "badai senyap" berupa ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal mulai membayangi sektor-sektor strategis di awal tahun 2025. Fenomena ini bukan sekadar urusan efisiensi korporasi, melainkan sebuah isu struktural yang jika tidak dimitigasi dengan tepat, dapat bermuara pada bencana sosial yang mendalam.
Akar masalah dari gelombang PHK ini bersifat multidimensi. Secara eksternal, perlambatan ekonomi global di Amerika Serikat dan Eropa telah memukul volume ekspor industri padat karya kita. Sementara itu, di pasar domestik, banjir produk impor murah—terutama dari China—kian menyudutkan daya saing produsen lokal. Industri Hasil Tembakau (IHT), yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi masyarakat akar rumput di wilayah seperti Madura, juga menghadapi tekanan hebat akibat kenaikan tarif cukai yang drastis, menyebabkan penurunan laba perusahaan dari Rp 5,3 triliun menjadi hanya Rp 980 miliar. Penurunan kinerja ini secara langsung mengancam keberlangsungan hidup ribuan buruh linting yang mayoritas adalah tulang punggung keluarga.
Fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di Jawa Timur membawa konsekuensi yang luas dan mendalam bagi stabilitas daerah. Sebagai pusat industri di wilayah timur Indonesia, setiap guncangan dalam sektor ketenagakerjaan di Jawa Timur akan memberikan dampak yang signifikan baik secara makro maupun mikro.
Dampak ekonomi dari PHK massal ini akan menciptakan efek domino yang destruktif. Kehilangan pendapatan tetap bagi ribuan pekerja berarti penurunan daya beli secara signifikan. Hal ini akan memukul ekosistem usaha mikro di sekitar kawasan industri—mulai dari warung makan, transportasi, hingga jasa kos-kosan. Lebih jauh lagi, target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 untuk menekan TPT ke kisaran 3,90% hingga 4,49% kini berada dalam risiko kegagalan yang nyata.
Baca Juga : Komisi A DPRD Jatim Dukung MUI Rumuskan Regulasi Anti-LGBT
Dampak ekonomi dari PHK di Jawa Timur dapat dilihat dari beberapa perspektif utama: 1). Penurunan Daya Beli ; Kehilangan pendapatan tetap bagi ribuan pekerja secara langsung menurunkan konsumsi rumah tangga. Hal ini memicu perlambatan ekonomi lokal, terutama pada ekosistem UMKM di sekitar kawasan industri. 2). Beban Fiskal Daerah ; Pemerintah daerah harus mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk program bantuan sosial, jaring pengaman ekonomi, dan pelatihan ulang (retraining) bagi pekerja yang terdampak. 3). Ketidakpastian Investasi ; Gelombang PHK yang tidak terkendali dapat menciptakan persepsi ketidakstabilan iklim usaha, yang berpotensi menghambat masuknya investasi baru ke sektor industri manufaktur di Jawa Timur. 4). Penurunan Kontribusi PDRB ; Mengingat industri pengolahan adalah kontributor terbesar bagi PDRB Jawa Timur, penurunan aktivitas produksi akibat pengurangan tenaga kerja akan berdampak pada angka pertumbuhan ekonomi tahunan.
Dampak sosial seringkali lebih sulit untuk dipulihkan dan dapat berkembang menjadi krisis yang berkepanjangan, karena PHK bukan sekadar angka statistik dalam laporan ekonomi, ia adalah guncangan terhadap martabat manusia dan fondasi terkecil masyarakat.
Baca Juga : Yoyok Mulyadi Soroti Pemadaman Listrik, Desak Pemprov Jatim Perluas Program PLTS
Oleh karenanya, PHK akan menjadi ancaman bagi "bencana sosial" karena akan berpotensi menimbulkan dampak sosial diantaranya ; peningkatan angka kemiskinan, distegrasi keluarga, degradasi kualitas SDM, Kerawanan keamanan dan meningkatnya kriminalitas, munculnya stigma dan kesehatan mental ditengah masyarakat.
Mitigasi terhadap PHK di Jawa Timur harus dilakukan secara holistik. Penanganan tidak boleh hanya terpaku pada pemberian pesangon, tetapi juga harus mencakup perlindungan sosial yang berkelanjutan, pendampingan psikologis, dan penciptaan lapangan kerja alternatif yang adaptif terhadap perubahan teknologi.
Penulis: Dr Puguh Pamungkas MM (Sekretaris FPKS DPRD Provinsi Jawa Timur)
Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.